500 Warga 3 Tahun Tak Terima BPNT, Komisi IV DPRD Pandeglang Nilai Dinsos Lemah
Ketua komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat (Foto : Istimewa)PANDEGLANG | BD — Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang Habibi Arafat menyoroti kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang atas keluhan sekitar 500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Campaka Warna dan Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi yang tiga tahun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tidak kunjung cair.
Menurut Habibi, dengan adanya kasus tersebut membuktikan lemahnya Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pendataan warga miskin.
“Pihak Dinsos harus segera melakukan perbaikan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial-red), sebab dengan tidak melakukan perbaikan tentunya merugikan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi ini tidak,” kata Habibi, Senin, 6 November 2023.
Menurut dia, kasus ini sudah berlangsung selama tiga tahun, tetapi seolah-olah tidak ada upaya untuk melakukan perbaikan. Padahal, masyarakat miskin membutuhkan bantuan tersebut.
“Ini seakan melakukan pembiaran oleh pihak berwenang seperti pihak desa dan dinsos.tidak segera melakukan perbaikan ketika menemukan kasus tersebut. Padahal, apabila ada data ketidaksesuaian dengan penerima bantuan (KPM) bisa segera disesuaikan, misalkan ada ketidaksesuaian KTP dan KK itu bisa segera diurus, jangan dibiarkan,” tuturnya.
Dikonfirmasi wartawan, Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang Sutoto mengatakan, hasil dari penelusuran pihaknya hanya ada 365 KPM dan 116 KPM datanya tidak sesuai dengan Disdukcapil.
“Kasus ini kemungkinan di desanya terutama operator tidak melakukan update DTKS, tidak tahu sengaja atau tidak sengaja,” katanya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya telah membuat tim untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Agar, hasil update data tersebut segera dilakukan pengajuan kembali kepada Kementrian Sosial.
“Untuk pembaruan DTKS Jumat besok saya targetkan bisa diselesaikan. Karena kami juga akan segera melaporkan ke Kementrian Sosial supaya bisa cepat selesai dan KPM tersebut bisa segera mendapatkan bantuan kembali,” ujarnya.
Untuk itu, dia berharap agar TKSK dan operator desa yang berada di Kabupaten Pandeglang agar aktif melakukan perbaikan DTKS, agar masyarakat tidak dirugikan.
“Saya harap semua TKSK segera melaporkan data-data KPM ketika ditemukan perubahan atau ketidaksesuaian data pribadinya, agar bisa cepat segera dilakukan perbaikan,,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, selama tiga tahun, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 500 warga miskin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Campaka Warna dan Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, tidak kunjung cair. (Iman)
Pos terkait
Tidak ada komentar