Usai Dipanggil Prabowo, Dirjen Bea Cukai Diminta Bongkar Jaringan Penyelundupan

JAKARTA | BD — Usai dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama diminta tidak hanya memperketat pengawasan di perbatasan dan pesisir, tetapi juga menelusuri jaringan di balik penyelundupan barang ilegal.

Pemanggilan Djaka oleh Presiden berlangsung pada Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan arahan agar pengawasan terhadap penyelundupan barang ilegal dan barang terlarang diperkuat, termasuk narkotika dan pakaian bekas impor atau balpres.

Baca Juga

4 hari  lalu

1,6 Juta Batang Rokok John JDB Disita di Malaysia, BCW Soroti Dugaan Produksi di Batam

67 Nazwa

Djaka mengatakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga akan memperkuat peralatan serta kinerja Satuan Tugas Penegakan Hukum Penyelundupan.

Koordinator Bea Cukai Watch (BCW) Jimmy Endey mengatakan arahan Presiden perlu diikuti dengan strategi penindakan yang mampu mengungkap pihak-pihak di balik distribusi barang ilegal.

“Jangan hanya memperketat pintu masuk. Setiap penindakan harus dikembangkan untuk mengetahui siapa pemilik barang, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan pengiriman, dan ke mana barang itu akan diedarkan,” kata Jimmy dilansir Kamis (24/9).

Baca Juga

3 hari  lalu

DePA-RI Soroti Korupsi dan Dorong Penguatan Asset Recovery di Indonesia

51 Nazwa

Menurut dia, penindakan tidak seharusnya berhenti ketika barang ditemukan dan pelaku lapangan ditangkap. Aparat perlu menelusuri rantai pasok dan pola distribusi untuk mengetahui pihak lain yang terlibat.

DJBC Tindak Barang Senilai Rp27,3 Miliar

Dorongan penguatan pengawasan kepabeanan muncul di tengah sejumlah penindakan DJBC sepanjang Agustus hingga September 2026.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebelumnya mengungkap penindakan terhadap 30 kontainer berisi beras dan garam yang diduga tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean serta 1.435 bal pakaian impor yang diduga merupakan pakaian bekas.

Total nilai ekonomis barang yang ditindak diperkirakan mencapai Rp27,339 miliar.

Suahasil menyebut besarnya pasar Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat aktivitas perdagangan ilegal menarik bagi pelaku. Ia juga mengingatkan jajaran Bea Cukai agar tetap tertib, disiplin, dan berintegritas dalam menjalankan fungsi sebagai community protector.

Jimmy mengatakan penindakan tersebut menunjukkan tantangan pengawasan tidak hanya berada di wilayah perbatasan dan pelabuhan.

“Kalau pasar kita besar dan menggiurkan, sistem pengawasannya juga harus sebanding dengan besarnya risiko,” ujarnya.

BCW Soroti Modus Misdeklarasi

Selain jalur masuk secara fisik, BCW menyoroti modus pelanggaran melalui dokumen perdagangan.

Suahasil menjelaskan adanya modus perubahan klasifikasi Harmonized System (HS) dan jenis barang dalam pemberitahuan impor yang diduga digunakan untuk mengelabui pengawasan.

Jimmy mengatakan kondisi tersebut membuat pengawasan kepabeanan perlu menggabungkan pemeriksaan fisik dengan analisis data.

“Penyelundupan hari ini tidak selalu berbentuk kapal yang masuk diam-diam. Ada yang masuk melalui dokumen, misdeklarasi, permainan jenis barang atau jalur distribusi yang berlapis,” katanya.

Menurut Jimmy, data profil importir dan pemasok, pola transaksi, asal barang, klasifikasi HS, nilai pabean, hingga anomali dokumen perdagangan perlu menjadi bagian dari analisis pengawasan.

BCW Dorong Penguatan Informasi Masyarakat

BCW juga mendorong DJBC memperkuat kanal pengaduan masyarakat terkait dugaan peredaran barang ilegal.

Jimmy menyebut masyarakat, pelaku usaha, pekerja pelabuhan, perusahaan logistik, dan kelompok pemantau dapat memiliki informasi awal yang perlu diverifikasi aparat.

BCW menyatakan siap membangun komunikasi dengan DJBC untuk menyalurkan informasi tersebut secara bertanggung jawab.

“Informasi yang kami terima tidak akan langsung kami vonis sebagai pelanggaran. Harus diverifikasi. Tetapi kalau indikasinya kuat, informasi itu harus sampai kepada institusi yang mempunyai kewenangan untuk menindaklanjutinya,” ujarnya.

Menurut BCW, penguatan Bea Cukai tidak hanya dapat diukur dari jumlah barang yang disita. Pengawasan juga perlu mencakup pencegahan masuknya barang ilegal, pengungkapan jaringan, penutupan celah sistem, perlindungan penerimaan negara, dan penguatan integritas aparat.

“Momentum ini jangan berhenti menjadi headline. Perketat perbatasannya, perkuat integritas aparatnya, benahi sistemnya, dan bongkar jaringan besarnya,” pungkas Jimmy Endey. (*)