Dari Kampus UMT, Akademisi Serukan Penegakan Hukum dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Civitas akademika dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) membentangkan poster dukungan kepada Polri dalam penanganan kasus dugaan penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto saat diskusi publik di kampus UMT, Kota Tangerang, Selasa (10/11/2026). (Foto: Ist) KOTA TANGERANG | BD — Civitas akademika Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) mendukung upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden RI Prabowo Subianto. Akademisi UMT menilai persoalan tersebut perlu ditangani dengan memperhatikan aspek hukum, hak asasi manusia (HAM), dan nilai-nilai kemanusiaan.
Wakil Rektor UMT, Asrori Muktarom, mengatakan penyadapan yang melanggar ketentuan hukum merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan.
“Menurut perspektif hukum, sebagai akademisi, kita melihat kasus penyadapan ini sebagai tindakan yang memang melanggar hukum,” ujar Asrori di sela-sela diskusi publik yang digelar di kampus UMT, Selasa (10/11/2026).
Menurut Asrori, persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap privasi, kehormatan, dan martabat seseorang.
Ia menilai tindakan penyadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
“Penyadapan juga sangat berbenturan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena setiap orang dilindungi diri dan kehormatannya. Selain itu, terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur larangan intersepsi secara melawan hukum,” katanya.
Asrori menambahkan, persoalan tersebut juga perlu dilihat dari perspektif agama. Ia menegaskan bahwa perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia merupakan nilai penting yang perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.
“Penyadapan ini bertentangan dengan hak asasi manusia karena setiap manusia dilindungi diri, kehormatan, dan martabatnya. Dalam perspektif agama, khususnya di lingkungan Muhammadiyah, tindakan tersebut juga menjadi hal yang dilarang,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap penanganan perkara tersebut, peserta diskusi publik di kampus UMT juga melakukan aksi pembentangan flyer berisi dukungan kepada Polri.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari perhatian kalangan akademisi terhadap penegakan hukum dalam kasus dugaan penyadapan terhadap kepala negara. (Ril/Red)
Pos terkait
Tidak ada komentar