TANGERANG | BD — Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PDI Perjuangan, Abraham Garuda Laksono, mengadakan pertemuan dengan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang, Andi Ony, untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Bojong Nangka. Pertemuan ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan Reses Bersama Anggota DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang di Ruang Wareng, Gedung Bupati Tangerang, pada Senin, 17 Februari 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Abraham menyampaikan bahwa banyak warga di Kelurahan Bojong Nangka mengalami kesulitan dalam menyekolahkan anak-anak mereka ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri akibat kurangnya jumlah sekolah negeri di daerah tersebut.
“Kekurangan SMP Negeri di Bojong Nangka menjadi masalah utama bagi masyarakat. Banyak anak terpaksa bersekolah di SMP swasta yang biayanya lebih tinggi, sehingga menjadi beban bagi orang tua, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi,” ungkap Abraham.
Abraham juga menyoroti kondisi sejumlah sekolah yang mengalami kerusakan di Kecamatan Kelapa Dua. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap masalah ini, mengingat banyak orang tua, terutama ibu-ibu, yang mengeluhkan situasi tersebut.
Menanggapi hal ini, Pj Bupati Tangerang, Andi Ony Prihartono, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Banten.
Mewakili Pj Bupati, Agus Supriatna dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa keterbatasan SMP Negeri di Kelurahan Bojong Nangka disebabkan oleh tantangan dalam pengadaan lahan dan pendanaan untuk pembangunan.
“Untuk membangun satu sekolah baru, diperlukan anggaran miliaran rupiah. Bahkan, untuk membangun satu ruang kelas baru saja memerlukan biaya sekitar Rp450 juta. Selain itu, ketersediaan tenaga pendidik juga harus dipertimbangkan dengan matang sebelum mendirikan sekolah baru,” jelas Agus.
Agus menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 1.800 ruang kelas yang mengalami kerusakan di Kabupaten Tangerang. Setiap tahunnya, Pemkab Tangerang berupaya untuk memperbaiki 100 ruang kelas.
“Ke depan, kami akan meningkatkan jumlah ruang kelas yang diperbaiki dengan menggandeng perusahaan dan lembaga melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR),” tutupnya. (*)
Tidak ada komentar