JAKARTA | BD — Direktur Eksekutif IndexPolitica, Alip Purnomo, menilai insiden penolakan dan pengusiran tiga menteri Kabinet Merah Putih dalam forum dialog di Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan alarm serius atas krisis komunikasi politik antara negara dan warga negara. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam pola komunikasi pemerintah yang perlu segera dievaluasi.
Alip menegaskan insiden di kampus UGM tidak dapat dipandang hanya sebagai tindakan emosional mahasiswa atau gangguan terhadap jalannya forum. Ia melihatnya sebagai respons terhadap relasi komunikasi yang dianggap tidak setara antara pemegang kekuasaan dan publik.
“Ketika pejabat negara datang ke ruang akademik dengan membawa simbol kekuasaan, beban protokoler, serta gaya komunikasi yang cenderung agresif dan defensif, maka ruang dialog yang bebas dari tekanan sesungguhnya telah runtuh sejak awal. Negara harus menghentikan model komunikasi yang mendominasi dan mulai membuka diri pada komunikasi yang egaliter,” ujar Alip usai mengikuti podcast Sinkos Indonesia di Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Juni 2026.
Diskusi tersebut turut menghadirkan pengamat politik Universitas Indonesia Chusnul Mar’iyah, ekonom Anthoni Budiawan, mantan anggota DPR RI Ahmad Yani, serta sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang belakangan aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kampus dan Fenomena Dialog Semu
Dalam analisisnya, IndexPolitica menyoroti kecenderungan sejumlah forum akademik yang dinilai mengalami pergeseran fungsi. Ruang yang seharusnya menjadi arena pertukaran gagasan secara bebas dan kritis dinilai kerap berubah menjadi forum penyampaian narasi pemerintah secara satu arah.
Menurut Alip, kondisi tersebut mencerminkan masuknya logika kekuasaan ke dalam ruang akademik yang semestinya independen. Akibatnya, mahasiswa hanya ditempatkan sebagai pendengar tanpa ruang yang cukup untuk menguji atau memperdebatkan gagasan yang disampaikan.
“Mahasiswa menangkap adanya ketidaktulusan dalam proses dialog. Mereka menolak menjadi legitimasi bagi kebijakan yang disampaikan secara dogmatis. Ketika ruang akademik mulai didominasi logika kekuasaan, penolakan itu dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap independensi kampus,” katanya.
Pesan Politik dari Aksi Mahasiswa
Alip juga menilai tindakan pembubaran forum atau pengusiran narasumber dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi simbolik ketika saluran dialog formal dianggap tidak lagi berjalan secara setara.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan pesan bahwa mahasiswa tidak ingin terlibat dalam forum yang dianggap telah kehilangan prinsip dasar dialog yang terbuka dan jujur.
“Itu adalah pesan yang sangat jelas. Mahasiswa ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bersedia masuk ke arena yang mereka anggap dirancang untuk mendikte mereka. Dari sudut pandang itu, tindakan tersebut merupakan upaya untuk mengembalikan syarat-syarat dialog demokratis yang sehat,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Evaluasi Pendekatan Komunikasi
Di akhir keterangannya, Alip mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi para pejabat publik, terutama dalam berinteraksi dengan kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Ia menilai komunikasi yang lebih terbuka, setara, dan menghargai perbedaan pandangan menjadi prasyarat penting untuk membangun kepercayaan publik.
“Negara harus belajar menanggalkan simbol-simbol kekuasaan ketika memasuki ruang publik. Hadirlah dengan kesetaraan posisi, buka ruang perdebatan yang jujur, dan biarkan kualitas argumen menjadi penentu. Hanya dengan cara itu dialog dapat menghasilkan pemahaman bersama yang konstruktif bagi semua pihak,” kata Alip. (*)