JAKARTA | BD – Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), mengungkapkan keprihatinannya terhadap instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, yang meminta 20 kepala daerah kader PDI-P untuk menunda perjalanan mereka ke retreat di Magelang. Menurutnya, langkah ini dapat mengganggu stabilitas pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.
Dedi menilai bahwa instruksi Megawati bisa dilihat sebagai strategi untuk memperkuat kontrol partai. Namun, tindakan ini juga berpotensi menimbulkan ketegangan dengan pemerintahan Prabowo, mengingat dukungan dari kepala daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas. Ketidakpuasan di kalangan kader dapat mengganggu koalisi dan mempengaruhi efektivitas kebijakan pemerintah. Dari perspektif analisis politik, ada beberapa implikasi yang perlu dicermati.
“Pertama, jika instruksi ini diikuti dan tidak ada pelanggaran hukum terkait penolakan untuk ikut retreat, maka wibawa pemerintah, khususnya Prabowo sebagai penggagas retreat, akan dipertanyakan. Selain itu, program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri,” jelas Dedi dalam wawancaranya dengan wartawan pada Jumat, 21 Februari 2025.
Instruksi ini menunjukkan upaya PDI-P untuk mempertahankan pengaruhnya dalam pemerintahan, yang dapat memicu ketegangan antara partai dan pemerintah. “Kedua, PDI-P mulai menunjukkan keberanian untuk melawan pemerintah, dan mungkin di masa depan instruksi serupa akan ditujukan kepada DPR, di mana kader PDI-P juga memiliki dominasi. Jika ini terjadi, Prabowo berisiko kehilangan kepercayaan dan legitimasi dari PDI-P. Risiko terbesar adalah Prabowo bisa menghadapi ancaman jatuh dari jabatannya lebih awal,” tambahnya.
Jika ketegangan ini tidak dikelola dengan baik, dampaknya bisa lebih luas, karena wibawa Prabowo sebagai presiden dapat tergerus. “Ketiga, dengan meningkatnya gerakan massa saat ini, menunjukkan bahwa pemerintah sedang mengalami krisis kepercayaan publik. PDI-P bisa saja ikut mendorong gerakan massa untuk mendorong perubahan. Jika ini terjadi, posisi Prabowo akan semakin tertekan,” tegasnya.
Dedi kembali menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk merespons gerakan PDI-P ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam mengambil program populis. “Sangat penting untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan janji politik,” pungkasnya. (*)