Anggota KPPS Tandatangani Honor Sebelum Menerima Uang, Aktivis : KPU Pandeglang Langgar Administrasi

PANDEGLANG | BD — Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIP) Banten Uday Suhada menilai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang telah melanggar administrasi terkait adanya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sudah menandatangani honor atau uang transport pada kegiatan pelantikan dan bimbingan teknis (Bimtek) yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, tetapi belum menerima uangnya.

“Seharusnya, pihak KPU jangan dulu mengharuskan anggota KPPS melakukan tandatangan untuk uang transport, sampaikan saja nanti uang transportnya akan diberikan kalau sudah ada dan tidak harus melakukan tandatangan dulu,” kata Uday Suhada, Selasa, 30 Januari 2024.

Baca Juga

1 tahun  lalu

Minggu 19 November, Pemkot Tangerang Gelar Tangerang Bershalawat Bersama Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf

38 Redaksi

Apalagi, kata Uday, saat ini ada sekitar 26.313 orang anggota KPPS yang dilantik dan diduga tidak menerima haknya. Sehingga, pihak KPU Kabupaten Pandeglang telah mengajarkan hal yang tidak baik kepada penyelenggara di bawahnya.

“Belum Apa-apa KPU pandeglang sudah mengajarkan hal hal yang kotor pada penyelenggara di bawah. Intinya KPU Pandeglang ini secara nyata dan gamblang telah mencoba bermain di sisi anggaran pemilu, makanya ini akan kita laporkan ke DKPP,” tuturnya.

Hal yang sama dikatakan oleh Ketua pemuda peleton Pandeglang Doris, menurut dia, dalam setiap tahapan pemilu harus dilakukan pengawasan oleh semua pihak. Apalagi, KPU mendapatkan anggaran besar dalam proses setiap pelaksanaan pemilu.

Baca Juga

2 tahun  lalu

Beli Rokok dengan Uang Palsu, Pemuda di Kota Serang Dihakimi Warga

49 admin

“Anggaran untuk pelantikan dan Bintek ini contoh kecil saja, untuk itu kami berharap pihak KPU juga terbuka dalam setiap alokasi anggaran. Jangan sampai ini dijadikan ajang (bacakan) bagi penyelenggara pemilu,” tuturnya.

Sementara itu sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang M Rukbi mengatakan, pihaknya telah menyalurkan untuk honor pelantikan dan Bintek kepada tiap PPS, agar diberikan kepada anggota KPPS.

“Kita sudah transfer kepada rekening PPS, dan kita juga terus melakukan pengawasan, agar benar-benar disalurkan jangan sampai tidak disalurkan,” katanya.

Mengenai KPPS sudah melakukan tanda tangan sebelum menerima honor, kata dia, itu kewenangan PPS. Sebab, pihaknya tidak pernah menyarankan untuk melakukan tanda tangan terlebih dahulu.

“Ya, itu mungkin di PPS mungkin dalam pelaporannya pengen cepat beres, yang jelas kita tidak menyarankan untuk dilakukan penandatanganannya dulu,” ujarnya. (Iman)