JAKARTA | BD — Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 106,3 juta orang per 13 Oktober 2026. Capaian tersebut menjadi salah satu sorotan dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Namun, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menilai pemerintah masih menghadapi tantangan untuk memastikan program yang dijalankan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ali menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi bertajuk “Capaian dan Tantangan Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan Arus Survei Indonesia di Hotel Alia Cikini, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurut Ali, jangkauan program CKG menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan preventif. Meski demikian, capaian dari sisi jumlah penerima perlu diikuti evaluasi mengenai kualitas layanan dan manfaat yang dihasilkan.
“Kalau kita melihat capaian pemerintahan dalam dua tahun ini, ada sejumlah program yang pelaksanaannya sudah terlihat. Cek Kesehatan Gratis, misalnya, telah menjangkau lebih dari 106 juta orang. Ini merupakan capaian yang penting dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” ujar Ali.
Ia menjelaskan, evaluasi program kesehatan tidak seharusnya berhenti pada jumlah masyarakat yang telah mengikuti pemeriksaan. Pemerintah juga perlu memperhatikan tindak lanjut hasil pemeriksaan, akses terhadap layanan kesehatan lanjutan, serta sejauh mana program tersebut membantu masyarakat mendeteksi dan menangani masalah kesehatan lebih dini.
Dalam perspektif kebijakan publik, Ali menekankan pentingnya membedakan output dan outcome. Output merupakan keluaran langsung dari pelaksanaan program, sedangkan outcome mengacu pada perubahan atau manfaat yang muncul setelah program dijalankan.
Menurutnya, sejumlah program pemerintah telah menunjukkan capaian dari sisi pelaksanaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan capaian tersebut berlanjut menjadi hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Banyak program pemerintah yang output-nya sudah berjalan dan terlihat. Tantangannya sekarang adalah bagaimana memastikan outcome-nya semakin kuat, sehingga program tidak hanya terlaksana, tetapi juga benar-benar memberikan perubahan yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dalam konteks CKG, penguatan outcome dapat dilihat dari sejauh mana hasil pemeriksaan ditindaklanjuti melalui layanan kesehatan yang sesuai. Dengan demikian, perluasan jangkauan pemeriksaan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.
Evaluasi tersebut juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik perlu diukur melalui dua aspek yang saling melengkapi, yakni capaian pelaksanaan dan hasil yang dihasilkan. Tingginya jangkauan program merupakan indikator penting, tetapi efektivitasnya juga perlu dinilai berdasarkan kualitas layanan, ketepatan sasaran, dan perubahan yang dialami masyarakat.
Diskusi refleksi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran itu turut menghadirkan Arya Fernandes, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS; Syukri Rahmatullah, Pemimpin Redaksi BeritaSatu; serta Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis.
Ali menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan perlu menempatkan capaian dan tantangan dalam satu kerangka yang utuh. Program yang telah terlaksana merupakan bagian penting dari kinerja pemerintah, tetapi peningkatan hasil kebijakan tetap menjadi pekerjaan rumah agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. (*)