KOTA TANGSEL | BD — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat upaya pengentasan kemiskinan dengan mengintegrasikan data penerima manfaat dan program intervensi melalui DATARA (Data Rakyat Tangerang Selatan).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program yang diberikan kepada masyarakat tidak berjalan secara berulang pada sasaran yang sama, sementara warga lain yang membutuhkan justru belum mendapatkan intervensi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin, mengatakan integrasi data menjadi penting karena sebelumnya perangkat daerah masih memiliki basis data masing-masing dengan format dan pembaruan yang berbeda.
Kondisi tersebut berpotensi membuat satu warga tercatat dalam beberapa program sekaligus, sementara data warga lain yang membutuhkan bantuan belum teridentifikasi secara optimal.
“Dulu, masing-masing dinas mempunyai data Excel sendiri-sendiri. Dinas A punya catatan versi sendiri, Dinas B punya data versi lain. Akibatnya, intervensi program kerap tidak sinkron,” ujar Asep dalam keterangannya, Sabtu (12/9/2026).
Melalui DATARA, berbagai sumber data tersebut diintegrasikan dan diselaraskan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian dilengkapi dengan data sektoral yang dimiliki pemerintah daerah.
Integrasi ini memungkinkan perangkat daerah memiliki rujukan yang sama ketika menentukan sasaran program. Data yang tersedia dapat digunakan untuk mencocokkan kondisi warga dengan jenis intervensi yang dibutuhkan.
Menurut Asep, mekanisme tersebut juga membantu pemerintah melakukan cross-check terhadap penerima manfaat. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat apakah seorang warga atau keluarga telah menerima intervensi tertentu maupun masih membutuhkan dukungan dari sektor lainnya.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer di dinas lain. Sebaliknya, kita juga mencegah APBD membiayai intervensi berulang pada sasaran yang sama sementara kelompok lain belum tertangani,” tegasnya.
Persoalan tumpang tindih program menjadi perhatian karena penanganan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari akses kesehatan dan pendidikan hingga kemampuan memperoleh penghasilan.
Karena itu, intervensi yang diberikan pemerintah perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Satu keluarga dapat membutuhkan bantuan sosial, sementara keluarga lainnya lebih membutuhkan akses layanan kesehatan, pendidikan, atau penguatan ekonomi.
DATARA memungkinkan kebutuhan tersebut dipetakan melalui data yang terintegrasi sehingga perangkat daerah dapat menentukan bentuk intervensi sesuai kewenangannya.
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM dapat menggunakan informasi yang sama untuk melihat kebutuhan warga dari sektor masing-masing.
Dengan pola tersebut, pengentasan kemiskinan tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi diarahkan agar setiap intervensi memiliki sasaran dan fungsi yang jelas.
Asep menegaskan, penggunaan DATARA pada akhirnya bukan sekadar persoalan digitalisasi pemerintahan. Sistem tersebut diarahkan untuk membantu Pemkot Tangsel menggunakan anggaran secara lebih efektif sekaligus memperluas jangkauan program kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan utama kita bukan sekadar membuat aplikasi baru, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran untuk pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran karena setiap dinas berpijak pada data yang sama,” pungkasnya. (*)