TANGERANG | BD – Usulan untuk pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tangerang Utara terus mendapatkan dukungan. Kali ini, dukungan tersebut datang dari Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud.
Amud, yang merupakan anggota Partai Golkar, mengungkapkan bahwa ia telah mendorong agar kajian mengenai DOB Tangerang Utara dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029.
“Saya telah mengusulkan agar kajian DOB ini menjadi bagian dari RPJMD 2025–2029,” katanya dalam wawancara dengan Portal Desa pada Minggu (27/7/2025).
Ia menjelaskan bahwa kajian tersebut mencakup diskusi publik yang melibatkan akademisi dan masyarakat di wilayah pesisir utara, pengumpulan data mengenai potensi daerah, penentuan lokasi pusat pemerintahan, serta tahapan-tahapan lain yang diperlukan.
Mengenai pendanaan untuk kajian tersebut, Amud menyatakan bahwa anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang menjadi tanggung jawab pihak eksekutif.
“Anggaran untuk kajian ini memiliki standar yang bergantung pada lingkup kajian. Namun, secara teknis, itu merupakan ranah eksekutif,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa selama pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, ia akan memberikan dukungan penuh. Namun, ia juga menekankan pentingnya proses yang matang dan komprehensif.
“Pemerintah daerah induk tetap memiliki tanggung jawab setelah pemekaran. Oleh karena itu, kajian harus dilakukan secara menyeluruh,” tegasnya.
Amud juga menyoroti perkembangan pesat di kawasan pesisir utara yang memiliki potensi besar untuk menjadi daerah otonom baru. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan tata ruang antara sektor pertanian dan pusat ekonomi.
“Wilayah utara masih memiliki lahan pertanian yang luas. Oleh karena itu, pengembangan wilayah harus memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan ketahanan pangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Badan Pemekaran Daerah (Bapeda) Tangerang Utara terus berupaya menggalang dukungan melalui berbagai diskusi dengan tokoh daerah dan nasional. Mereka juga aktif mensosialisasikan pentingnya DOB kepada masyarakat, termasuk petani, nelayan, buruh, honorer, ASN, dan organisasi masyarakat.
Sebagai langkah serius, Bapeda telah menyusun kajian mandiri yang dibukukan hingga ribuan lembar. Dokumen tersebut rencananya akan diserahkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait. (*)