Dorong Pertumbuhan Investasi di Banten, Abraham Dukung Pemberantasan Premanisme
Abraham Garuda Laksono (kedua dari kiri) mendukung pemberantasan premanisme untuk dorong pertumbuhan investasi di Banten, ciptakan iklim usaha kondusif. (Foto: Ist)SERANG | BD – Abraham Garuda Laksono, anggota DPRD Provinsi Banten, menegaskan dukungannya terhadap upaya pemberantasan premanisme sebagai langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan investasi di Banten. Ia menilai bahwa tindakan tegas terhadap praktik premanisme sangat penting guna menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik minat investor.
Dalam Forum Dialog bertajuk “Aksi Premanisme di Dunia Usaha yang Mengganggu Serapan Tenaga Kerja” yang digelar di studio Jawa Pos TV pada Rabu, 4 Juni 2025, Abraham mengungkapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi dan Polda Banten yang responsif dan sigap dalam menindaklanjuti kasus premanisme yang baru-baru ini mencuat di Kota Cilegon. Kasus tersebut melibatkan oknum pengurus organisasi pengusaha yang memaksa investor asal Tiongkok memberikan jatah proyek tanpa proses tender resmi.
“Kami sangat mengapresiasi langkah cepat Pemprov dan kepolisian dalam menangani masalah ini. Upaya penindakan ini menjadi langkah penting untuk memastikan Banten bebas dari praktik premanisme sehingga investasi dapat tumbuh dengan baik,” ujar Abraham.
Ia juga menambahkan bahwa peningkatan iklim investasi harus didukung dengan penguatan regulasi daerah, sinergi antar sektor, serta perlindungan bagi pekerja dan pelaku usaha yang patuh hukum. Saat ini, DPRD Banten tengah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pelaku UMKM dan sektor informal.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banten, Septo Kalnadi, menambahkan tentang perubahan arah investasi yang kini berfokus pada teknologi dan digitalisasi, sehingga pelatihan keterampilan digital dan bahasa asing bagi tenaga kerja lokal menjadi sangat krusial.
Tokoh masyarakat Anwar menyebut bahwa akar persoalan premanisme terletak pada komunikasi yang kurang efektif antar pemangku kepentingan dan lemahnya penegakan hukum di masa lalu. “Perbaikan kedua aspek ini sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan investor,” tuturnya.
Para narasumber sepakat bahwa keberhasilan mendorong investasi di Banten sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara regulasi, penegakan hukum, dan keterbukaan komunikasi antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. (*)
1 hari lalu
[…] Tingkatkan Sarana Pendidikan, Wabup Iing: Agar Siswa Belajar Lebih Nyaman 31 menit lalu Dorong Pertumbuhan Investasi di Banten, Abraham Dukung Pemberantasan Premanisme 3 jam lalu Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Digitalisasi Desa: Keuangan Nontunai dan E-Voting […]