CILEGON | BD — Pengurus Besar (PB) Al-Khairiyah mengapresiasi sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun kepemimpinannya, terutama di bidang pangan, energi, dan pendidikan. Ketiga sektor tersebut dinilai memiliki kaitan langsung dengan ketahanan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ketua Umum PB Al-Khairiyah, Dr. Ali Mujahidin, menyampaikan apresiasi tersebut saat berbincang dengan wartawan di Cilegon, Banten, Kamis (8/10/2026), menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang akan genap pada 20 Oktober 2026.
Menurut Ali, capaian di sektor pangan menjadi salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Ia menyoroti keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan lebih cepat dari target yang sebelumnya ditetapkan.
Ali menilai peningkatan produksi padi dan penguatan cadangan beras nasional merupakan bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Salah satu indikator yang disorot adalah peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Ali menilai peningkatan tersebut perlu dipertahankan melalui kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi dari penguatan sektor pangan.
Penguatan Kedaulatan Energi
Di sektor energi, Ali mengapresiasi langkah pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor, meningkatkan produksi minyak dan gas bumi, serta mendorong pengembangan energi terbarukan.
Menurutnya, pengembangan bahan bakar nabati, termasuk program biodiesel, merupakan bagian dari strategi mengurangi impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Ia juga menyoroti peningkatan lifting migas dan optimalisasi sejumlah blok migas strategis sebagai upaya meningkatkan produksi energi domestik.
Selain itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan teknologi penyimpanan energi dinilai penting untuk mendukung proses transisi energi.
Ali mengatakan transisi energi juga perlu diperluas ke sektor transportasi dan pertanian melalui peningkatan penggunaan kendaraan listrik serta teknologi yang dapat mengurangi konsumsi bahan bakar fosil.
“Transisi energi harus dipandang sebagai agenda jangka panjang. Bukan hanya bagaimana mengurangi impor, tetapi juga bagaimana Indonesia membangun sumber energi yang lebih mandiri dan berkelanjutan,” kata Ali.
Danantara dan Optimalisasi Aset Negara
Ali juga menyoroti pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset negara.
Menurutnya, konsolidasi dan pengelolaan aset BUMN harus diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, memperkuat kinerja perusahaan negara, serta mendukung percepatan hilirisasi sumber daya alam.
Ia menilai optimalisasi aset negara perlu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana aset negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat,” ujarnya.
Penegakan Hukum dan Penertiban Aset
Dalam bidang penegakan hukum, Ali turut mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan penertiban aset negara.
Ia menilai pernyataan Presiden Prabowo yang tidak akan melindungi pihak yang tersangkut persoalan hukum perlu diikuti dengan konsistensi dalam penegakan hukum.
“Dalam hal penertiban aset negara dan efisiensi keuangan negara, tampak dapat mencapai Rp52 triliun dalam kurun waktu dua tahun kepemimpinannya,” kata Ali.
Ali juga menyebut penyelamatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Berdasarkan data yang disampaikannya, penyelamatan PNBP mencapai Rp13,24 triliun dari penguasaan kembali kawasan hutan dan perkebunan ilegal seluas lebih dari 6,2 juta hektare.
Kuliah Gratis dan Masa Depan SDM
Sementara di sektor pendidikan, Ali memberikan perhatian terhadap rencana pemerintah menyediakan kuliah gratis di perguruan tinggi negeri (PTN).
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi investasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia karena membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas bagi masyarakat.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) telah menghitung kebutuhan anggaran untuk program tersebut. Jumlah mahasiswa yang menjadi sasaran disebut mencapai 2.833.169 orang dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp93,7 triliun per tahun.
Ali menilai program kuliah gratis dapat menjadi salah satu kebijakan strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan teknologi, ekonomi, dan kebutuhan dunia kerja.
“Kalau kebijakan ini dapat diwujudkan secara tepat dan berkelanjutan, tentu akan menjadi sejarah penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia,” katanya.
Dukung dengan Pengawasan
Ali menegaskan dukungannya terhadap berbagai program pemerintah, terutama kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, menurut dia, dukungan terhadap pemerintah tetap harus berjalan bersama pengawasan publik agar setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran.
“Adapun kekurangan, itu pasti ada. Tetapi kita harus memberikan dukungan, sebab keberhasilan pemerintah akan membawa kemanfaatan, terutama bagi kesejahteraan rakyat,” kata Ali Mujahidin. (Aat SS)