JAKARTA | BD — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Ketetapan ini mempertimbangkan risiko kesehatan dan potensi penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi maupun peredaran narkotika.
Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 tersebut juga memuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk memperketat pengawasan dan mengendalikan peredaran vape. MUI meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya demi melindungi masyarakat.
Komisi Fatwa MUI menekankan pentingnya prinsip pencegahan kemudaratan dalam menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik. Pertimbangan tersebut mencakup aspek kesehatan, kandungan zat adiktif, serta potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi dan peredaran zat terlarang.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik. Pemerintah diminta mengoordinasikan kementerian, lembaga, dan badan terkait agar kebijakan pengendalian vape berjalan terpadu dan tidak dilakukan secara terpisah.
Kementerian Kesehatan direkomendasikan segera menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat. Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
Dalam rekomendasi di sektor industri, MUI meminta Kementerian Perindustrian melarang penerbitan izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan yang telah berlaku dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan produk. Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait vape dengan mengutamakan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan.
MUI selanjutnya meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN menutup celah peredaran narkotika melalui perangkat vape serta menindak tegas berbagai bentuk penyalahgunaan. Penindakan tersebut mencakup penggunaan perangkat vape untuk produksi, penyimpanan, distribusi, maupun konsumsi narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain kepada pemerintah dan aparat penegak hukum, MUI menyampaikan rekomendasi kepada organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi mengenai hukum penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.
Masyarakat juga diimbau menghindari penggunaan vape dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin dan risiko ketergantungan. MUI menekankan perlunya koordinasi antarpemangku kepentingan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyoroti potensi kandungan zat berbahaya dalam vape meskipun produk tersebut tidak mengandung tar. Vape juga disebut bukan merupakan terapi berhenti merokok berdasarkan kajian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape itu ditandatangani Ketua Bidang Fatwa MUI Prof. Dr. KH. M. Asrorun Niam Sholeh, MA, dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Dr. Aminudin Yakub, MA. Fatwa tersebut diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Dr. Amirsyah Tambunan. (Red/Aat SS)