INDRAMAYU | BD – Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Indramayu menegaskan penolakannya terhadap wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Organisasi tersebut menilai nama Jawa Barat merupakan identitas daerah yang sarat nilai sejarah, budaya, dan persatuan sehingga harus tetap dijaga.
Sikap tersebut disampaikan Ketua FPP Kabupaten Indramayu, KH Azun Mauzun, yang menegaskan bahwa perubahan nama provinsi tidak bisa dipandang sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, kebijakan tersebut menyangkut jati diri masyarakat dan perlu dikaji secara komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Nama Jawa Barat merupakan simbol persatuan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang budaya, agama, dan suku. Karena itu, tidak semestinya diubah tanpa alasan yang benar-benar mendasar serta tanpa adanya kesepakatan masyarakat Jawa Barat,” ujar KH Azun, Minggu (5/7/2026).
Ia mengatakan, nama Jawa Barat telah melekat kuat sebagai identitas yang mencerminkan perjalanan sejarah, budaya, serta perjuangan masyarakat selama puluhan tahun. Karena itu, perubahan nama dinilai berpotensi mengaburkan nilai-nilai sejarah yang diwariskan para pendahulu.
Menurut KH Azun, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penyelesaian persoalan yang langsung dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penguatan pesantren, pemberdayaan ekonomi umat, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur.
Ia menilai, energi pemerintah akan lebih bermanfaat jika difokuskan pada kebijakan yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dibandingkan membahas isu yang berpotensi memunculkan polemik di ruang publik.
FPP Kabupaten Indramayu juga mengajak tokoh agama, akademisi, budayawan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan kebijakan strategis yang berkaitan dengan identitas daerah.
Menurut FPP, nama Jawa Barat telah dikenal luas di tingkat nasional maupun internasional sebagai identitas yang menjadi kebanggaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap wacana perubahan nama harus mempertimbangkan aspek historis, sosial, budaya, serta aspirasi masyarakat secara menyeluruh.
“Kami menolak keras wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat dan berharap pemerintah lebih mengutamakan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegas KH Azun.
Melalui pernyataan tersebut, FPP Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan, menghormati sejarah dan identitas daerah, serta mendukung pembangunan yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. (Hijar/Red)