PANDEGLANG | BD — Ketua Aliansi Gerakan Peduli Pemilu (GPP) Mohamad Ilham menyerukan masyarakat mewaspadai politisasi bantuan pemerintah oleh politisi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Ilham mengatakan, banyak politisi membodohi masyarakat apabila tidak memilihnya akan memutuskan bantuan sosial. Padahal, kata dia, banyak prosedur yang harus ditempuh apabila akan dilakukan pemutusan bantuan oleh pemerintah.
“Baru-baru ini beredar luas VN (Voice Note) yang diduga suara kades yang mengarahkan masyarakat untuk memilih calon anggota DPR RI dan DPRD Pandeglang. Yang lebih mirisnya lagi apabila tidak memilih caleg yang dia dukung bantuan sosialnya akan dipotong,” kata Ilham, Jumat, 24 November 2023.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan ikut mengawasi agar jangan sampai bantuan sosial pemerintah tersebut di politisasi oleh oknum calon anggota legislatif. Sebab masyarakat pasti akan merasa takut apabila bantuan yang telah diterimanya akan dihapuskan.
“Mari kita awasi, kami harap juga masyarakat ikut aktif apabila menemukan adanya calon anggota dewan yang mengancam maupun mengiming-imingi dari program bantuan pemerintah terutama bantuan sosial,” katanya.
Hal senada dikatakan oleh Daniel Koordinator Umum (Kordum) Nalar Milenial Pandeglang. Menurutnya, pemerintah daerah harus memberikan informasi kepada masyarakat agar jangan sampai dipolitisasi oleh oknum calon anggota legislatif.
“Pemerintah juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama yang mendapatkan bantuan sosial. Kalau bantuan sosial tersebut tidak bisa sembarangan dilakukan pemutusan, karena ada tahapan dan prosesnya,” ujarnya. (Iman)