Site icon BantenDaily

Gubernur Dedi Mulyadi Dorong Perubahan Nama Bandung Barat demi Penguatan Budaya dan Ekonomi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Instagram/jabarprovgoid)

JAWA BARAT | BD – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengajukan usulan untuk mengubah atau merebranding nama Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan meningkatkan daya tarik serta pengaruh wilayah dari segi budaya dan ekonomi. Dedi berpendapat bahwa nama yang ada saat ini tidak mencerminkan identitas khas daerah tersebut dan dapat menimbulkan kebingungan dalam konteks geografis dan budaya.

“Secara branding, nama Bandung Barat sulit untuk dipromosikan. Nama ini lebih mengacu pada arah mata angin ketimbang karakter wilayahnya,” kata Dedi saat menghadiri Sidang Paripurna Hari Jadi ke-18 Kabupaten Bandung Barat pada Kamis, 19 Juni 2025.

Ia merasakan bahwa sebutan Bandung Barat masih terasosiasi dengan stigma Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Dedi berkomitmen untuk membantu agar daerah ini dapat memiliki daya tarik, wibawa, dan pengaruh yang lebih besar.

“Persepsi masyarakat sangat bervariasi. Warga Lembang menyebutnya Bandung Barat, sementara orang Cianjur menganggapnya sebagai Bandung Timur, dan bagi warga Purwakarta, ini adalah Bandung Selatan,” jelas Dedi.

Namun, ia menekankan bahwa penggantian nama daerah harus dilakukan dengan hati-hati. Pemilihan nama seperti Padalarang atau Mandalawangi mungkin tidak diterima oleh seluruh masyarakat Bandung Barat karena adanya sentimen lokal dari masing-masing kecamatan.

“Jika menggunakan nama Mandalawangi, warga Padalarang mungkin akan menolak, begitu juga sebaliknya,” tambahnya.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Bandung Barat, Sandi Supyandi, menyatakan dukungannya terhadap gagasan ini.

“Saya setuju dengan usulan Pak Gubernur,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa rebranding nama daerah sangat penting untuk menciptakan citra baru yang kuat dan sesuai dengan karakter budaya Bandung Barat, serta tidak lagi terhubung dengan wilayah lain seperti Kota Bandung.

“Dulu ada kepercayaan bahwa jika anak sering sakit, namanya harus diganti agar sembuh. Mungkin hal yang sama berlaku untuk daerah; dengan mengganti nama, daerah bisa menjadi lebih ‘sehat’,” ungkap Sandi.

Ia juga menambahkan bahwa proses perubahan nama harus melalui kajian yang mendalam, baik dari segi regulasi maupun sejarah nama yang akan dipilih.

Meskipun demikian, ia mengusulkan nama Kabupaten Batulayang sebagai pengganti Bandung Barat karena memiliki nilai historis yang kuat.

“Pada sekitar tahun 1802, Kabupaten Batulayang pernah ada dan mencakup wilayah Kopo, Rongga, hingga Cisondari, sebelum digabungkan oleh Belanda ke dalam Kabupaten Bandung,” ujarnya. (*)

Exit mobile version