Jelang Musda Golkar 2025, Intan Nurul Hikmah Dorong Reformasi Internal dan Perbaikan Fasilitas Partai

TANGERANG | BD – Intan Nurul Hikmah, yang mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang, menekankan perlunya reformasi menyeluruh dalam struktur partai Golkar di wilayah tersebut.

Ia mengamati bahwa organisasi sayap partai, seperti Alhidayah dan KPPG, saat ini tidak berfungsi dengan optimal.

Baca Juga

1 bulan  lalu

HUT Satpol PP ke-75: Bupati Tangerang Soroti Pentingnya SDM dan Kesiapsiagaan Petugas

87 Nazwa

“Banyak fasilitas gedung yang perlu diperbaiki,” ungkap Intan saat ditemui di kantornya pada Kamis, 15 Mei 2025.

Intan menjelaskan bahwa kondisi gedung DPD Golkar Kabupaten Tangerang saat ini kurang terawat, dengan toilet yang berbau tidak sedap dan auditorium yang tidak terurus dengan baik.

Sebagai Wakil Bupati Tangerang, Intan mengenang masa kejayaan Golkar Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan sebelumnya yang sangat aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti sosialisasi dan TOT (Training of Training) untuk para legislator. Namun, saat ini, kegiatan tersebut hampir tidak ada lagi.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Insentif Pajak Kendaraan Diperpanjang, Pemkab Ajak Warga Manfaatkan Kesempatan Ini

64 Nazwa

“Dulu, DPD Golkar Kabupaten Tangerang sangat aktif dalam mengadakan kegiatan seperti sosialisasi dan TOT untuk para legislator,” tambahnya.

Ia berharap dapat mengembalikan semangat dan kejayaan partai melalui peningkatan kegiatan dan perbaikan fasilitas.

Intan berkomitmen, jika terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang, dia akan menyelesaikan semua masalah yang ada dan menjadikan partai Golkar lebih baik serta lebih dekat dengan masyarakat.

“Saya siap dan akan memperbaiki semua itu,” tegasnya.

Perlu dicatat, Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kabupaten Tangerang direncanakan akan berlangsung pada Agustus 2025. Menjelang Musda, Intan menekankan pentingnya menjaga netralitas dan transparansi dalam seluruh proses.

“Pengurus lama harus mengundurkan diri sebelum Musda, dan keputusan mengenai kode etik harus diambil terlebih dahulu karena itu dilaporkan ke Mahkamah Etik. Harus ada keputusan terlebih dahulu. Musda harus berlangsung secara netral,” pungkasnya. (*)