OPINI | BD — Polemik deklarasi mahasiswa di Bundaran HI menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup diukur dari banyaknya orang yang hadir, tetapi juga dari kebebasan dan keaslian partisipasi politik.
Ketika Deklarasi Menjadi Sorotan Publik
Demokrasi tidak hanya membutuhkan suara, tetapi juga kebebasan bagi setiap orang untuk menentukan apa yang ingin disuarakan. Karena itu, ketika sebuah kegiatan yang mengatasnamakan mahasiswa diwarnai dugaan adanya peserta bayaran, persoalannya bukan sekadar siapa yang hadir, melainkan juga apakah partisipasi yang ditampilkan benar-benar lahir dari kesadaran politik atau sekadar memenuhi kepentingan tertentu.
Polemik tersebut mencuat setelah Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya itu turut dihadiri Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Namun, perhatian publik kemudian meluas dari kegiatan deklarasi itu sendiri. Muncul dugaan bahwa sebagian peserta bukan mahasiswa aktif, bahkan ada yang disinyalir dibayar untuk menghadiri acara tersebut. Dugaan itu ramai diperbincangkan di media sosial hingga memunculkan istilah “mahasewa” sebagai bentuk sindiran terhadap fenomena yang dipersoalkan.
Polda Metro Jaya kemudian menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Dalam pemberitaan DetikNews pada 31 Oktober 2026, pihak kepolisian juga menyatakan bahwa dugaan adanya mahasiswa gadungan masih dalam penyelidikan. Sementara itu, Raffi Ahmad menjelaskan bahwa dirinya hadir sebagai tamu undangan dari penyelenggara.
Penting untuk ditegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Meski demikian, polemik ini tetap relevan untuk dibahas karena menyentuh persoalan mendasar dalam demokrasi: bagaimana memastikan bahwa partisipasi politik benar-benar mencerminkan kehendak warga, bukan sekadar membangun kesan adanya dukungan.
Pada hari yang sama, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kedua kegiatan itu berlangsung di lokasi berbeda dengan bentuk penyampaian aspirasi yang berbeda pula. Peristiwa tersebut memperlihatkan beragam cara masyarakat, termasuk mahasiswa, mengambil bagian dalam kehidupan politik.
Dari sini muncul pertanyaan penting: jika dugaan peserta bayaran dalam sebuah deklarasi terbukti, apakah jumlah orang yang hadir masih dapat dijadikan ukuran dukungan politik? Dan lebih jauh lagi, bagaimana kita membedakan partisipasi yang lahir dari kesadaran dengan partisipasi yang sekadar ditampilkan untuk membangun citra?
Demokrasi Bukan Soal Siapa yang Paling Ramai
Untuk memahami persoalan ini, pemikiran Jürgen Habermas tentang demokrasi deliberatif dapat menjadi salah satu pijakan analisis. Habermas menempatkan komunikasi, pertukaran argumentasi, dan pembentukan pendapat publik sebagai unsur penting dalam kehidupan demokrasi.
Dalam perspektif ini, demokrasi bukan semata-mata urusan pemilihan umum atau pengambilan keputusan politik. Demokrasi juga membutuhkan ruang bagi masyarakat untuk membicarakan persoalan bersama, menguji berbagai pandangan, dan menyampaikan kritik tanpa tekanan maupun manipulasi.
Gagasan tersebut berkaitan dengan konsep ruang publik, yakni ruang tempat warga dapat membentuk dan menyampaikan pendapat mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan bersama. Ruang publik yang sehat memungkinkan gagasan dipertukarkan secara terbuka, sementara kekuatan sebuah argumen tidak semestinya ditentukan oleh jabatan, kekuasaan, atau banyaknya orang yang mendukungnya.
Jika dikaitkan dengan polemik deklarasi di Bundaran HI, pemikiran Habermas mengajak kita melihat lebih jauh daripada sekadar jumlah peserta. Kegiatan yang membawa nama mahasiswa semestinya memberi ruang bagi penyampaian aspirasi yang autentik, bukan hanya menghadirkan kerumunan untuk menciptakan kesan bahwa suatu gagasan memperoleh dukungan luas.
Apabila dugaan pengerahan peserta berbayar terbukti, persoalannya bukan sekadar menyangkut penyelenggaraan acara. Hal itu juga menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas partisipasi politik yang ditampilkan kepada publik.
Sebab, kehadiran fisik tidak selalu identik dengan keterlibatan politik yang bermakna. Seseorang dapat hadir dalam sebuah kegiatan tanpa memahami isu yang dibicarakan, tanpa memiliki kebebasan menentukan sikap, atau tanpa benar-benar menyetujui pesan yang disampaikan.
Sebaliknya, seseorang yang menyampaikan kritik melalui tulisan, diskusi, atau demonstrasi dalam jumlah peserta yang terbatas tetap dapat memberikan kontribusi berarti bagi demokrasi.
Dengan demikian, demokrasi tidak semestinya diukur hanya melalui kemeriahan acara atau banyaknya orang yang berkumpul. Yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan sikap, memahami persoalan, serta menyampaikan pendapat berdasarkan pertimbangan mereka sendiri.
Ketika Kritik Mahasiswa Bertemu Kekuasaan
Mahasiswa memiliki posisi penting dalam kehidupan demokrasi. Dengan kapasitas intelektual dan kebebasan akademik yang dimilikinya, mahasiswa dapat mengambil peran sebagai kelompok kritis yang mengawasi kebijakan publik, menyuarakan persoalan masyarakat, dan menawarkan alternatif pemikiran.
Peran tersebut tidak harus diwujudkan melalui demonstrasi. Diskusi, penelitian, tulisan opini, maupun keterlibatan dalam forum publik juga merupakan cara untuk menguji kebijakan dan memperluas perdebatan mengenai kepentingan bersama.
Pada 29 Oktober 2026, mahasiswa Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda. Menurut laporan DetikNews pada 31 Oktober 2026, aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama: pemulihan kondisi nasional di bidang ekonomi, ekologi, pendidikan, politik, dan kesehatan; evaluasi terhadap kompetensi pejabat publik serta praktik rangkap jabatan; dan penegakan supremasi sipil.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi mahasiswa dapat mengambil bentuk kritik terhadap berbagai persoalan publik. Kritik semacam ini tidak seharusnya secara otomatis dipandang sebagai permusuhan terhadap pemerintah. Dalam demokrasi, perbedaan pendapat justru dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi masalah, menguji keputusan, dan mendorong perbaikan kebijakan.
Pemerintah tentu memiliki hak untuk menjelaskan kebijakan dan mempertahankan argumentasinya. Namun, pemerintah juga perlu membuka ruang bagi kritik, termasuk kritik yang keras, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Di sinilah pemikiran Habermas kembali relevan. Komunikasi demokratis tidak seharusnya berjalan satu arah, ketika pemerintah hanya menyampaikan pesan dan masyarakat diharapkan menerimanya. Sebaliknya, perlu tersedia ruang dialog yang memungkinkan kebijakan dipertanyakan, alasan diperdebatkan, dan keputusan publik dievaluasi.
Dukungan dan kritik sama-sama merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Persoalannya bukan apakah masyarakat mendukung atau menolak pemerintah, melainkan apakah mereka dapat menentukan sikap tanpa tekanan dan menyampaikannya secara bebas.
Kebebasan tersebut juga memiliki landasan konstitusional. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
Jaminan hukum tersebut menegaskan bahwa menyampaikan aspirasi merupakan hak warga negara, bukan hak istimewa yang hanya berlaku bagi mereka yang sejalan dengan kekuasaan. Pada saat yang sama, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan tanggung jawab dan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa terbuka pemerintah menerima dukungan, tetapi juga oleh seberapa lapang ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik.
Jangan Sampai Demokrasi Cuma Jadi Tontonan
Polemik deklarasi di Bundaran HI seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara kegiatan, pemerintah, dan masyarakat. Kegiatan yang membawa nama mahasiswa atau generasi muda perlu diselenggarakan secara transparan, terutama ketika kegiatan tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai representasi aspirasi kelompok tertentu.
Transparansi menjadi penting agar publik dapat memahami siapa yang menyelenggarakan kegiatan, apa tujuan yang hendak dicapai, dan bagaimana partisipasi peserta berlangsung. Jika terdapat dugaan penyimpangan, penyelesaiannya harus didasarkan pada pemeriksaan fakta, bukan semata-mata penilaian yang berkembang di media sosial.
Masyarakat juga perlu berhati-hati agar tidak menggeneralisasi dugaan yang ditujukan kepada sebagian peserta menjadi tuduhan terhadap seluruh orang yang hadir. Setiap orang berhak mendapatkan penilaian yang adil berdasarkan fakta.
Namun, kehati-hatian tersebut tidak berarti kita harus mengabaikan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah kegiatan politik benar-benar memberikan ruang bagi warga untuk berpartisipasi secara bebas, atau justru lebih berorientasi pada pencitraan dan pembentukan persepsi publik?
Pertanyaan ini penting karena demokrasi dapat kehilangan maknanya ketika partisipasi hanya diperlakukan sebagai pertunjukan. Kerumunan dapat dihadirkan, deklarasi dapat diselenggarakan, dan dukungan dapat ditampilkan di hadapan kamera. Akan tetapi, semua itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya persetujuan yang lahir dari kesadaran masyarakat.
Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar simbol. Ia memerlukan warga yang memiliki kebebasan untuk berpikir, menyatakan pendapat, dan mengubah sikap berdasarkan informasi serta pertimbangan yang rasional. Ia juga membutuhkan pemerintah yang bersedia mendengar, termasuk ketika suara yang terdengar tidak menyenangkan bagi pemegang kekuasaan.
Pada akhirnya, polemik ini bukan alasan untuk meragukan setiap deklarasi atau menganggap semua bentuk dukungan sebagai sesuatu yang direkayasa. Sebaliknya, peristiwa ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat standar partisipasi politik yang terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jika suara mahasiswa dan masyarakat hanya digunakan untuk membangun kesan adanya dukungan, sementara kritik tidak memperoleh ruang yang setara, makna partisipasi politik patut dipertanyakan.
Demokrasi seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang berapa banyak orang yang hadir. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah mereka benar-benar bebas menyuarakan kehendaknya.
Sebab, demokrasi bukan sekadar panggung yang menampilkan seolah-olah semua orang memiliki pandangan yang sama. Demokrasi adalah ruang tempat perbedaan dapat disampaikan, diperdebatkan, dan dihargai tanpa harus membeli suara atau membungkam kritik.
Penulis: Regina Rahmadania
Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Tangerang. (Red)