JAKARTA | BD — Mayoritas lembaga negara mengalami penurunan kepercayaan publik pada Oktober 2025. Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan hanya Presiden RI dan Basarnas yang masih bertahan sebagai dua lembaga dengan tingkat kepercayaan tertinggi, di tengah menurunnya citra politik dan hukum di mata masyarakat.
Dalam survei yang dilakukan pada 9–17 Oktober 2025, Presiden RI mencatat 95,2 persen, diikuti Basarnas (86,3 persen) dan TNI (84,5 persen). Sebaliknya, Partai Politik (23,1 persen), DPR (30,3 persen), dan Polri (30,5 persen) kembali menjadi tiga lembaga paling tidak dipercaya publik.
Dibandingkan survei Mei 2025, terjadi penurunan hampir di semua lembaga. KPK turun dari 55,9 persen menjadi 31 persen, MK dari 74,3 persen ke 64,8 persen, dan MA dari 59,5 persen ke 42,5 persen. Hanya Basarnas yang stabil di angka 86,3 persen, tanpa perubahan sedikit pun.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menyebut tren ini menggambarkan kelelahan publik terhadap lembaga politik dan hukum.
“Masyarakat lebih percaya pada lembaga yang bekerja nyata, bukan yang sibuk dengan politik pencitraan,” ujarnya dalam rilis survei dan diskusi media yang digelar di Jakarta, Selasa, 21 Oktober 2025.
Menurut Dedi, stabilnya kepercayaan terhadap Presiden menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional masih menjadi jangkar utama persepsi publik. Namun, jika lembaga politik tak segera berbenah, krisis legitimasi bisa semakin dalam dan berimbas pada menurunnya kualitas demokrasi.
Survei bertajuk “Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik” yang dilakukan pada 9–17 Oktober 2025. IPO melibatkan 1.200 responden dari 38 provinsi di Indonesia dengan metode Stratified Multistage Random Sampling (SMRS), margin of error ±2,9 persen, dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Data Hasil Survei IPO Tingkat Kepercayaan Publik pada 15 Lembaga Negara dan Sipil
Tingkat Kepercayaan Publik (Oktober 2025):
1. Presiden Republik Indonesia – 95,2%
2. Basarnas – 86,3%
3. Tentara Nasional Indonesia (TNI) – 84,5%
4. Kejaksaan Agung (Kejagung) – 71,5%
5. Mahkamah Konstitusi (MK) – 64,8%
6. BPI Danantara – 60,7%
7. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) – 55,1%
8. Badan Komunikasi Pemerintah – 47,5%
9. Mahkamah Agung (MA) – 42,5%
10. Komnas HAM – 40,6%
11. Komisi Pemilihan Umum (KPU) – 40,5%
12. Kantor Staf Presiden (KSP) – 40,2%
13. Dewan Ekonomi Nasional – 40,0%
14. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – 40,0%
15. Badan Ekonomi Kreatif – 37,9%
16. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) – 31,5%
17. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – 31,0%
18. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) – 30,5%
19. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – 30,3%
20. Partai Politik – 23,1%
Tingkat Kepercayaan Publik (Mei 2025):
1. Presiden Republik Indonesia – 97,5%
2. Tentara Nasional Indonesia (TNI) – 92,8%
3. Basarnas – 86,3%
4. Kejaksaan Agung (Kejagung) – 76,0%
5. Mahkamah Konstitusi (MK) – 74,3%
6. BPI Danantara – 70,5%
7. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) – 65,0%
8. Mahkamah Agung (MA) – 59,5%
9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) – 55,9%
10. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) – 50,2%
11. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) – 48,1%
12. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) – 46,6%
13. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – 45,8%
14. Komisi Pemilihan Umum (KPU) – 43,5%
15. Partai Politik – 43,0%.
(*)