SERANG | BD — Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam mengatasi krisis sampah di Provinsi Banten melalui program Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Serang yang digelar di Aula KP3B Serang, Jumat (27/3/2026). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan rapat percepatan PSEL untuk wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa sinergi lintas wilayah di Banten, khususnya Serang Raya, Cilegon, dan Tangerang Raya, merupakan langkah strategis dalam penyelesaian persoalan sampah secara nasional.
“Dua kawasan ini berkontribusi lebih dari 5.000 ton sampah per hari yang akan ditangani melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ini merupakan langkah konkret dalam mendukung target nasional penyelesaian sampah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat mendorong percepatan penyelesaian berbagai persyaratan administratif dan teknis agar pembangunan fasilitas PSEL dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menyatakan kesiapan daerahnya untuk berkolaborasi dalam mendukung program tersebut. Ia menilai pengelolaan sampah menjadi energi listrik merupakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kabupaten Tangerang sangat mendukung dan siap berkolaborasi dalam percepatan program ini. Kami juga berkomitmen memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan, baik dari sisi administrasi maupun kesiapan lokasi,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan proses yang tengah berjalan, termasuk penyelesaian administrasi, terus dilakukan agar program PSEL segera terealisasi dan mampu mengurangi beban sampah sekaligus menghasilkan energi bagi masyarakat.
Di sisi lain, Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan isu serius yang membutuhkan penanganan bersama secara berkelanjutan, melibatkan pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta.
“Setiap masyarakat di Banten memproduksi sekitar 0,7 kilogram sampah per hari. Dengan jumlah penduduk yang besar, ini menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan melalui sistem pengelolaan yang modern dan terpadu,” ungkapnya.
Ia berharap program PSEL dapat segera direalisasikan sehingga pemerintah daerah dapat lebih fokus pada pengelolaan sampah dari hulu, termasuk edukasi dan pembinaan kepada masyarakat. (*)