KOTA TANGSEL | BD — Istilah “Kota Autopilot” yang ramai diperbincangkan di ruang publik mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko. Ia menilai sebutan tersebut tidak berdasar dan mengapresiasi peran Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) dalam mengawal pembangunan serta menjalankan fungsi pelayanan publik.
Menurut Yanuar, pesatnya pertumbuhan kawasan perkotaan dan bisnis di Tangsel tidak terlepas dari kontribusi para pengembang besar. Namun, perkembangan tersebut tetap membutuhkan peran pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan berjalan terarah dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara merata.
“Sebutan ‘Kota Autopilot’ itu sama sekali tidak ada dan tidak berdasar. Justru, di tengah pesatnya perkembangan kota dan bisnis yang digerakkan oleh para pengembang ternama, Pemkot Tangsel menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal, menata, dan menjamin agar perkembangan kota ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat dari kalangan mana pun tanpa terkecuali,” ujar Yanuar dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Ia menilai, tantangan pembangunan Tangsel tidak hanya menyangkut modernisasi kawasan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menjembatani perbedaan karakteristik kawasan perumahan privat atau gated communities dengan lingkungan perkampungan tradisional.
Yanuar juga mengapresiasi langkah Pemkot Tangsel dalam menangani persoalan infrastruktur dasar, mengevaluasi transportasi publik, serta mempercepat penyerahan fasilitas umum.
“Pemkot Tangsel sudah berada di jalur yang tepat. Upaya pemerintah turun tangan langsung menata infrastruktur dasar, mengevaluasi transportasi publik, hingga mempercepat penyerahan fasilitas umum menunjukkan bahwa Pemkot hadir secara nyata,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat perannya sebagai perekat sosial agar pembangunan kota tidak hanya menguntungkan kawasan tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.
Pemkot Tangsel Tegaskan Pemerintahan Berjalan Berdasarkan Sistem
Menanggapi dinamika dan kritik yang berkembang di ruang publik, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dijalankan berdasarkan sistem, mekanisme, serta pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
Asep menegaskan, keberlangsungan pemerintahan tidak hanya bergantung pada sosok kepala daerah atau pejabat tertentu. Terdapat mekanisme yang mencakup perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan, dan evaluasi.
“Pertama, pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem, bukan hanya bergantung pada individu. Di dalam pemerintahan terdapat proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi antarperangkat daerah, pengawasan, dan evaluasi,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, kepala daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan, sekretaris daerah membantu koordinasi kebijakan dan administrasi, sedangkan perangkat daerah melaksanakan program pelayanan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
Dalam hal pelayanan masyarakat, Asep menyatakan bahwa kesinambungan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah yang harus tetap terjaga di tengah dinamika politik maupun pergantian pejabat.
“Keberlanjutan pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah. Masyarakat harus tetap memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan, dan infrastruktur sesuai kewenangan,” katanya.
Ia menambahkan, pelayanan publik harus didukung kualitas yang baik, proses yang cepat, kemudahan akses, serta kemampuan pemerintah merespons persoalan yang dihadapi warga.
Akui Masih Ada Persoalan yang Perlu Diselesaikan
Asep juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, tetapi memiliki tanggung jawab dalam menentukan arah pembangunan jangka panjang.
Menurutnya, arah pembangunan dirumuskan melalui dokumen perencanaan, diterjemahkan ke dalam program kerja, kemudian dievaluasi untuk mengukur pelaksanaan dan hasilnya bagi masyarakat.
“Secara umum, pemerintah tidak hanya menjalankan rutinitas, tetapi juga memiliki tanggung jawab menentukan arah pembangunan. Arah pembangunan ditetapkan lewat dokumen perencanaan, diterjemahkan ke dalam program kerja, dan dievaluasi kinerjanya,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa Tangsel masih menghadapi berbagai pekerjaan rumah dalam bidang pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah daerah, kata dia, menyadari masih terdapat persoalan yang perlu ditangani dan aspek pelayanan yang harus ditingkatkan.
“Pemkot Tangsel menyadari bahwa masih ada persoalan yang harus diselesaikan. Sebagai kota yang terus berkembang, Tangsel menghadapi berbagai tantangan dalam pelayanan dan pembangunan. Kami tidak ingin mengatakan bahwa seluruh persoalan telah selesai; pemerintah justru memiliki kewajiban untuk terus memperbaiki hal-hal yang belum optimal,” kata Asep.
Terkait akuntabilitas pemerintahan, ia menegaskan bahwa Pemkot Tangsel terbuka terhadap pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat.
Menurut Asep, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai rencana pembangunan, pelaksanaan program, penggunaan anggaran, hingga hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung.
“Pemkot Tangsel terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui apa yang direncanakan, apa yang telah dilaksanakan, bagaimana anggaran digunakan, dan sejauh mana hasil pembangunan dapat dirasakan,” tuturnya.
Ia pun mengajak masyarakat, akademisi, dan komunitas perkotaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Masukan dan kritik publik, menurutnya, dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan komunitas urban untuk terus berkolaborasi membangun Tangsel dari akar rumput demi mewujudkan kota yang layak huni, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh warga tanpa terkecuali,” pungkasnya. (Idris Ibrahim/Red)