JAKARTA | BD – Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) sekaligus Peneliti Lembaga Riset Index Institute, Denny Charter, mengkritik sejumlah hasil survei yang menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah di atas 70 persen. Menurutnya, jika melihat kondisi ekonomi dan dinamika sosial yang berkembang saat ini, rentang kepuasan masyarakat sebesar 40 hingga 55 persen jauh lebih masuk akal dan realistis.
Pernyataan tersebut disampaikan Denny menyusul rilis beberapa lembaga survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih berada pada level tinggi. Data IndexPolitica mencatat tingkat kepuasan sebesar 70,77 persen, sementara Poltracking Indonesia merilis angka 72,2 persen.
Menurut Denny, angka kepuasan yang sangat tinggi tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang sedang dihadapi masyarakat. Ia menyoroti berbagai persoalan yang masih menjadi tantangan, mulai dari tekanan daya beli, perlambatan investasi, tingginya biaya hidup, hingga ketidakpastian ekonomi global yang turut berdampak terhadap Indonesia.
“Saya melihat rentang 40 hingga 55 persen lebih masuk akal untuk menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat saat ini. Angka itu masih menunjukkan adanya dukungan publik terhadap pemerintah, tetapi sekaligus mencerminkan berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat di lapangan,” kata Denny melalui keterangan tertulisnya dilansir BantenDaily, Sabtu, 6 Juni 2026.
Denny menjelaskan bahwa kondisi ekonomi merupakan faktor paling dominan dalam membentuk persepsi publik terhadap pemerintah. Ia merujuk pada teori economic voting yang menyebutkan bahwa masyarakat cenderung menilai kinerja pemerintah berdasarkan situasi ekonomi yang mereka alami secara langsung.
Menurutnya, ketika masyarakat menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok, tantangan lapangan kerja, serta daya beli yang belum sepenuhnya pulih, maka penilaian terhadap pemerintah biasanya menjadi lebih kritis.
“Di banyak negara berkembang, tingkat kepuasan publik sangat berkorelasi dengan kondisi ekonomi. Ketika masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi, biasanya tingkat kepuasan bergerak pada level moderat, bukan sangat tinggi,” ujarnya.
Selain faktor ekonomi, Denny juga menyoroti adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan realisasi berbagai program pemerintah. Menurutnya, harapan publik yang tinggi pada awal pemerintahan akan diuji oleh hasil nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menilai berbagai program pemerintah memiliki tujuan yang positif, namun efektivitas pelaksanaannya akan sangat menentukan bagaimana masyarakat memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah.
“Semakin besar jarak antara harapan dan kenyataan yang dirasakan publik, maka tingkat kepuasan cenderung mengalami koreksi ke level yang lebih realistis,” katanya.
Denny juga menyoroti pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat. Menurutnya, informasi mengenai persoalan ekonomi, lapangan kerja, maupun berbagai keluhan publik kini lebih cepat tersebar dan memengaruhi opini masyarakat.
Ia melihat adanya perbedaan persepsi antara kelompok masyarakat yang memperoleh manfaat langsung dari program pemerintah dengan kelompok masyarakat yang lebih terdampak oleh persoalan ekonomi sehari-hari.
“Karena pengalaman setiap kelompok masyarakat berbeda, persepsi terhadap kinerja pemerintah juga tidak bisa disamaratakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Denny mengajak publik melihat pengalaman historis di berbagai negara berkembang. Menurutnya, pemerintahan yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial umumnya memiliki tingkat persetujuan publik yang berada pada level moderat.
“Kalau melihat berbagai pengalaman internasional, approval rating di atas 70 persen biasanya terjadi ketika ekonomi tumbuh sangat kuat dan optimisme masyarakat tinggi. Dalam kondisi yang penuh tantangan seperti sekarang, rentang 40 hingga 55 persen menurut saya lebih rasional,” ungkapnya.
Meski mengkritik hasil survei yang menempatkan tingkat kepuasan publik di atas 70 persen, Denny menegaskan bahwa rentang 40 hingga 55 persen bukanlah angka yang buruk bagi pemerintah. Menurutnya, angka tersebut masih mencerminkan legitimasi dan dukungan publik yang cukup untuk menjalankan pemerintahan.
“Justru angka itu bisa menjadi cermin yang lebih objektif. Pemerintah tetap memiliki dukungan masyarakat, tetapi juga mendapat sinyal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar kepercayaan publik semakin meningkat,” pungkasnya. (Ril)