JAKARTA | BD — Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Republik Indonesia, M. Qodari, mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi pers nasional di tengah pesatnya perkembangan media sosial. Menurut Qodari, perubahan ekosistem informasi digital membutuhkan pembahasan bersama mengenai tata kelola media sosial sekaligus keberlangsungan media arus utama yang tetap berpegang pada prinsip dan etika jurnalistik.
Hal tersebut disampaikan M. Qodari saat menjadi narasumber utama dalam program Podcast PWI CHANNEL yang digelar di Kantor PWI Pusat, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026) malam.
Kehadiran Qodari disambut Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama sejumlah jajaran pengurus PWI Pusat. Diskusi dipandu wartawan senior Dede Apriyadi dengan membahas perkembangan industri media, ekosistem komunikasi nasional, serta tantangan pers di era digital.
Dalam diskusi tersebut, Qodari menyoroti perbedaan karakter antara media arus utama dan media sosial. Media arus utama, kata dia, memiliki mekanisme jurnalistik dan terikat pada kode etik, sementara media sosial berkembang dengan ruang publikasi yang jauh lebih terbuka.
“Sosial media saat ini sudah terlanjur bebas, sementara media mainstream terikat oleh etika. Karena itu, bagaimana cara mengatur konten media sosial ini harus dibahas bersama, termasuk melibatkan PWI, organisasi pers lainnya, serta DPR, agar ada keselarasan,” ujar Qodari.
Menurut Qodari, persoalan tersebut menjadi bagian dari tantangan yang perlu dihadapi bersama seiring perubahan pola masyarakat dalam memperoleh dan menyebarkan informasi. Karena itu, pembahasan mengenai tata kelola media sosial dinilai perlu mempertimbangkan keberadaan pers profesional sebagai bagian penting dalam ekosistem informasi nasional.
Selain tata kelola media sosial, pembahasan juga menyinggung keberlangsungan industri media arus utama. Salah satu gagasan yang muncul adalah perlunya dukungan kebijakan, termasuk usulan keringanan pajak bagi perusahaan media, agar industri pers dapat tetap bertahan di tengah perubahan model bisnis akibat perkembangan teknologi digital.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menilai dialog antara pemerintah dan organisasi pers penting untuk membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri media. PWI, kata Munir, terbuka terhadap sinergi yang produktif, termasuk dalam upaya memperkuat keberlangsungan media nasional.
Munir juga menegaskan bahwa pers nasional memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi yang objektif antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Peran tersebut semakin penting dalam situasi tertentu, termasuk ketika terjadi bencana maupun kondisi darurat yang membutuhkan informasi cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan tersebut, Qodari juga menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap media tidak dimaksudkan untuk mencampuri independensi redaksi. Dukungan tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari hubungan kemitraan antara pemerintah dan media.
“Bantuan atau dukungan dari pemerintah kepada media bukanlah berarti ingin mengatur, melainkan bagian dari bentuk sinergi yang harmonis antara pemerintah dan media,” kata Qodari.
Diskusi Podcast PWI CHANNEL kemudian berkembang pada pentingnya penggunaan data publik sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai program pemerintah. Data hasil survei masyarakat dinilai dapat menjadi salah satu masukan untuk melihat respons publik sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah, media, dan masyarakat.
Forum tersebut menjadi ruang dialog mengenai masa depan pers nasional sekaligus tantangan tata kelola informasi di tengah semakin kuatnya pengaruh media sosial dalam kehidupan masyarakat. (*)