OPINI | BD — Konflik antara Iran dan Amerika Serikat tidak dapat dipahami hanya dari dinamika politik kontemporer. Akar persoalannya jauh lebih dalam—berkelindan dengan sejarah panjang intervensi asing dan perebutan kendali atas sumber daya strategis sejak era Perang Dingin.
Ketegangan hari ini merupakan kelanjutan dari pola lama, ketika negara-negara besar menggunakan berbagai instrumen—dari diplomasi hingga operasi rahasia—untuk memastikan akses terhadap sumber daya vital, khususnya energi. Dalam konteks ini, Iran menjadi salah satu contoh paling awal sekaligus paling signifikan.
Iran 1953: Titik Awal Intervensi Modern
Pada 1953, Perdana Menteri Mohammad Mosaddegh mengambil langkah berani dengan menasionalisasi industri minyak Iran yang selama ini didominasi oleh kepentingan asing, terutama Inggris.
Kebijakan tersebut memicu respons keras. Melalui Operasi Ajax, Amerika Serikat bersama Inggris menjalankan operasi intelijen untuk menggulingkan Mosaddegh. Kudeta ini mengembalikan kekuasaan kepada Shah Reza Pahlavi dan membuka kembali akses Barat terhadap minyak Iran.
Peristiwa ini menandai salah satu intervensi modern pertama yang secara terang memperlihatkan keterkaitan antara kepentingan ekonomi dan tindakan politik. Narasi ideologis tentang ancaman komunisme digunakan sebagai legitimasi, sementara kontrol atas energi menjadi kepentingan utama.
Perang Dingin dan Tekanan terhadap Negara Pascakolonial
Perang Dingin tidak hanya berlangsung antara dua adikuasa, tetapi juga merembet ke negara-negara yang baru merdeka. Negara-negara di Global Selatan menjadi arena perebutan pengaruh, sering kali melalui tekanan politik dan ekonomi.
Dalam situasi ini, pilihan yang tersedia sangat terbatas: berpihak pada salah satu blok atau berusaha bertahan secara independen. Indonesia, misalnya, memilih jalur ketiga melalui politik luar negeri Bebas-Aktif.
Namun, menjaga kemandirian bukan perkara mudah. Upaya untuk mengontrol sumber daya nasional kerap berujung pada tekanan eksternal, terutama ketika bertentangan dengan kepentingan global kekuatan besar.
Indonesia 1965: Pergeseran Arah dan Kepentingan Ekonomi
Pengalaman Indonesia memperlihatkan bagaimana dinamika tersebut bekerja. Presiden Soekarno menempuh kebijakan nasionalisasi dan menolak ketergantungan pada bantuan luar negeri yang bersyarat.
Ketegangan dengan Barat memuncak ketika Indonesia keluar dari IMF dan Bank Dunia pada 1965, disertai pernyataan keras yang menolak intervensi ekonomi asing.
Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik balik. Pergantian kepemimpinan yang terjadi setelahnya membawa perubahan signifikan: Indonesia kembali membuka diri terhadap investasi asing dan menjalin hubungan erat dengan lembaga keuangan internasional.
Perubahan ini menunjukkan bagaimana arah kebijakan ekonomi suatu negara dapat bergeser seiring perubahan politik—sering kali dalam konteks tekanan global.
Pola Global: Dari Amerika Latin hingga Asia
Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Iran dan Indonesia. Di berbagai negara lain, upaya nasionalisasi sumber daya juga kerap berujung pada intervensi.
Di Guatemala, Brasil, dan Chile, misalnya, pemimpin yang mencoba mengendalikan sumber daya nasional menghadapi tekanan yang berujung pada pergantian kekuasaan. Meski konteks tiap negara berbeda, pola umumnya serupa: kepentingan ekonomi global menjadi faktor utama.
Narasi yang digunakan untuk membenarkan intervensi pun berubah sesuai zaman—dari ancaman komunisme hingga isu keamanan modern—namun substansinya tetap berkaitan dengan kontrol sumber daya dan pengaruh geopolitik.
Konflik Hari Ini dalam Bayang-Bayang Sejarah
Ketegangan Iran dan Amerika Serikat saat ini tidak bisa dilepaskan dari warisan sejarah tersebut. Persoalan mengenai program nuklir, keamanan kawasan, dan stabilitas global sering kali menjadi fokus utama.
Namun di balik itu, terdapat dimensi lain yang tak kalah penting: siapa yang mengontrol sumber daya strategis dan bagaimana distribusi kekuatan di kawasan ditentukan.
Sejarah menunjukkan bahwa legitimasi politik suatu rezim sering kali bukan faktor utama dalam menentukan sikap negara-negara besar. Yang lebih menentukan adalah keselarasan dengan kepentingan strategis mereka.
Penutup
Mengurai konflik Iran-AS berarti menelusuri jejak panjang intervensi dan perebutan sumber daya yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dari kudeta 1953 hingga dinamika geopolitik saat ini, pola yang sama terus berulang dalam bentuk yang berbeda.
Bagi Indonesia, pengalaman sejarah tersebut menjadi pelajaran penting. Prinsip Bebas-Aktif bukan sekadar doktrin normatif, melainkan strategi untuk menjaga kedaulatan di tengah persaingan global yang tidak selalu seimbang.
Dalam praktiknya, sistem global masih menyisakan ketimpangan: akses yang tampak terbuka sering kali dibatasi oleh kepentingan tertentu. Bebas bagi sebagian, dan bersyarat bagi yang lain.
Penulis: Mumtaza Chairannisa, Peneliti di AMECRD yang menelaah persinggungan sejarah maritim, budaya, jaringan transnasional, agama, politik, dan perdagangan di Asia Tenggara serta Samudra Hindia. Ia merupakan lulusan Sciences Po Paris dan University of California, Berkeley, serta meraih gelar MPhil dari University of Cambridge. (*)