Menjaga Netralitas ASN: Langkah Strategis Menuju Pilkada Serentak di Tangsel

waktu baca 2 menit

Selasa, 19 Nov 2024 12:55 0 33 Redaksi

Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pilkada serentak. Acara yang dihadiri Bawaslu ini menekankan pentingnya menjaga independensi ASN sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi. Penjabat Wali Kota, Tabrani, dan Ketua Bawaslu, Muhammad Acep, mengingatkan sanksi tegas bagi pelanggar aturan demi menjaga demokrasi dan pelayanan publik yang optimal.

emerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengadakan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara ini berlangsung pada Senin (18/11/2024) di halaman Kantor Wali Kota Tangsel, dengan menghadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel sebagai narasumber. (Foto: Ist)

SERANG | BD — Menjelang Pilkada serentak, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengadakan sosialisasi mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Acara ini berlangsung pada Senin (18/11/2024) di halaman Kantor Wali Kota Tangsel, dengan menghadirkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel sebagai narasumber.

Sosialisasi ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 136/PUU-XII/2024 yang menegaskan larangan bagi pejabat daerah, TNI, dan Polri untuk terlibat dalam politik praktis.

Baca Juga

1 tahun lalu

Mulai Januari 2023, Angkutan Bus Tayo dan Si Benteng Kembali Berbayar

48 admin

Penjabat Sementara Wali Kota Tangsel, Tabrani, menekankan tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada ASN mengenai pentingnya menjaga netralitas. “Saya tekankan agar ASN menjaga independensi menjelang Pilkada,” ungkapnya.

Aturan Ketat dan Sanksi Tegas untuk ASN

Ketua Bawaslu Tangsel, Muhammad Acep, menjelaskan isi putusan MK tersebut. ASN dilarang menghadiri acara kampanye politik seperti rapat umum, pertemuan terbatas, dan dialog terbuka, kecuali jika diundang secara resmi oleh penyelenggara kampanye.

Baca Juga

1 tahun lalu

Sekda Maesyal : Kinerja OPD Kabupaten Tangerang Segera Dievaluasi

47 Redaksi

Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana, mulai dari hukuman penjara minimal satu bulan hingga maksimal enam bulan, serta denda antara Rp 600.000 hingga Rp 6 juta.

“Netralitas ASN adalah hal utama untuk memastikan demokrasi berjalan baik,” ujar Acep. Ia juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga pelayanan publik tetap optimal selama proses Pilkada.

Komitmen untuk Pilkada yang Kondusif

Tabrani menegaskan bahwa keberimbangan adalah sikap yang harus dijunjung oleh ASN. “Menuju Pilkada serentak, kita upayakan keamanan dan ketertiban di Tangsel tetap terjaga,” tambahnya.

Dengan sosialisasi ini, Pemkot Tangsel berharap ASN dapat menjadi teladan dalam mendukung demokrasi yang sehat dan bebas dari intervensi politik. (*)