Menjelang Haji 2026, PWI dan BP Haji Bahas Edukasi Publik dan Transparansi Layanan
Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak bersama jajaran staf ahli dan pengurus PWI Pusat dalam sesi foto bersama usai audiensi di Jakarta, Selasa (5/8/2025). Pertemuan membahas sinergi edukasi publik mengenai peran, tugas, dan program BP Haji menjelang penyelenggaraan haji 2026. (Foto: Ist)JAKARTA | BD – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengadakan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak, di Jakarta pada Selasa, 5 Agustus 2025. Dalam pertemuan yang berlangsung akrab ini, Dahnil didampingi oleh dua tokoh penting, yaitu Staf Ahli Abdul Rahman Syahputra Batubara dan Mayjen TNI (Purn.) Dendi Suryadi.
Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas potensi kerja sama antara PWI dan BP Haji dalam mendukung tugas lembaga tersebut dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menyeluruh kepada masyarakat, terutama terkait penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi perhatian utama umat Islam di Indonesia.
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menekankan bahwa PWI sangat siap untuk membantu BP Haji dalam menjalankan fungsi edukatif kepada publik. Ia menilai penting bagi masyarakat untuk lebih mengenal lembaga baru ini, termasuk struktur organisasi, fungsi dan wewenang, serta program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan, mengingat BP Haji akan bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026.
“Peran PWI sebagai organisasi profesi wartawan yang memiliki sekitar 30.000 anggota di seluruh provinsi di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk mendukung sosialisasi BP Haji kepada publik. Kami siap berkontribusi melalui penyelenggaraan diskusi publik, pelatihan media, atau edukasi langsung di daerah-daerah yang membutuhkan pemahaman lebih mendalam,” ungkap Hendry.
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil menjelaskan bahwa keberadaan BP Haji sebagai lembaga baru masih belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ia mengakui adanya banyak miskonsepsi yang beredar, salah satunya adalah anggapan bahwa BP Haji menggunakan dana haji yang dikumpulkan dari umat. Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan operasional BP Haji sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tidak ada keterlibatan dalam pengelolaan dana haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Seringkali publik salah paham bahwa kami menggunakan dana haji umat. Padahal, kami tidak memiliki akses atau keterlibatan dalam pengelolaan dana tersebut. Tugas BP Haji hanya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji secara menyeluruh, bukan dalam aspek keuangannya,” jelas Dahnil.
Ia menyambut baik ajakan untuk bekerja sama dengan PWI Pusat dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai tugas-tugas BP Haji. Menurutnya, peran media dan wartawan sangat penting untuk meluruskan informasi yang keliru dan membangun kepercayaan publik terhadap institusi baru ini.
Di akhir pertemuan, Hendry menyampaikan bahwa jika nantinya akan ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BP Haji dan PWI Pusat, waktu yang tepat adalah setelah Kongres PWI yang dijadwalkan pada 29–30 Agustus 2025. Dengan demikian, kerja sama yang disepakati dapat langsung diintegrasikan ke dalam program kerja jangka panjang yang lebih berkelanjutan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pengurus PWI Pusat lainnya, termasuk Bendahara Umum M. Nasir, Wakil Bendahara M. Sarwani, Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah, dan Kepala Humas Edi Kuswanto. Audiensi ini menjadi langkah awal yang positif dalam membangun sinergi antara lembaga pers dan institusi negara demi kepentingan umat yang lebih luas. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar