KABUPATEN TANGERANG | BD — DPD Perkumpulan Lembaga Personalia Nasional (PLPN) kini telah hadir di 15 Provinsi di Indonesia.
Pengurus DPD organisasi para personalia perusahaan itu kini hadir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, NTT, Bali, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Palu, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.
Ketua Umum PLPN Imasihi mengatakan, terbentuknya kepengurusan di 15 provinsi tersebut adalah prestasi yang membanggakan sejak satu tahun transformasi organisasi itu dari organisasi skala lokal, yaitu Forum Komunikasi Personalia Tangerang (FKPT) yang telah menjadi organisasi skala nasional (PLPN).
“Alhamdulilah, ini bukti kerja keras kami sehingga dalam waktu singkat sejak transformasi dari FKPT menjadi PLPN setahun yang lalu, sudah terbentuk 15 kepengurusan DPD di 15 provinsi dan sedang tahap pembentukan 33 DPC kabupaten/kota di seluruh Indonesia,” ujarnya kepada awak media di sela-sela acara HUT PLPN ke-11 dan halalbihalal di ballroom rumah sakit Ciputra Hospital – Citra Raya, Panongan, Kabupaten Tangerang, Sabtu, 13 Mei 2023.
Keberhasilan melebarkan sayap hingga ke 15 provinsi tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan eksistensi PLPN yang turut berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia, khususnya meningkatkan produktivitas perusahaan dan industri di mana anggota PLPN bekerja.
“Kami siap menerima ide-ide cemerlang dari para anggota serta menyiapkan generasi-generasi penerus PLPN untuk berkiprah di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.
Selain itu, PLPN juga siap bersinergi dengan pemerintah serta stakeholder lainnya, mulai dari pemerintah pusat hingga kabuapaten/kota.
Sementara itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Septo Kalnadi yang hadir sekaligus membuka acara tersebut mengakui peran penting PLPN, terutama dalam meminimalisir jumlah pengangguran.
“Saya minta bantuan Bapak dan Ibu, karena saat ini Banten rangking pertama untuk jumlah pengangguran di Indonesia,” katanya.
Sinergi antara PLPN dengan Pemerintah Provinsi Banten, kata Septo, karena urusan mengatasi pengangguran bukan semata-mata tanggungjawab Disnakertrans Banten.
Septo menambahkan, tantangan yang dihadapi sektor ketenagakerjaan saat ini di Banten yaitu berkurangnya industri padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dia menyontohkan, dari investasi yang masuk sebesar Rp1,7 triliun tahun 2022 ke Kota Cilegon, hanya menyerap 500 tenaga kerja, itu pun baru terealisasi tahun 2024, karena saat ini baru tahap pembangunan konstruksi.
“Karena investasi yang masuk padat modal dan padat teknologi, bukan padat karya,” katanya.
Septo berharap, acara halalbihalal PLPN yang juga dikemas dengan seminar bertajuk Kupas Tuntas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mampu memberikan rekomendasi yang bermanfaat kepada para stakeholder di sektor ketenagakerjaan. (Rom)