Site icon BantenDaily

Pasar Kronjo Mangkrak Bertahun-tahun, 200 Pedagang Kehilangan Mata Pencaharian

Proyek Pasar Kronjo mangkrak selama bertahun-tahun dan berdampak pada sekitar 200 pedagang yang kehilangan mata pencaharian.

Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang menggelar rapat dengar pendapat membahas mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Kronjo, Rabu (18/11/2026). Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Yakub (berpeci hitam), memimpin rapat yang melibatkan sejumlah pihak terkait. (Foto: Ist)

TANGERANG | BD — Mangkraknya proyek revitalisasi Pasar Kronjo, Kabupaten Tangerang, berdampak terhadap kehidupan ekonomi ratusan pedagang. Sedikitnya 200 pedagang lokal disebut kehilangan mata pencaharian di tengah ketidakpastian penyelesaian pembangunan pasar senilai investasi sekitar Rp18 miliar tersebut.

Hingga kini, kelanjutan revitalisasi pasar seluas lebih dari 9.000 meter persegi itu belum menemui titik terang. Persoalan kontrak dan ketatnya aturan adendum menjadi salah satu kendala yang mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) kedua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Rabu (18/11/2026).

Rapat tersebut menghadirkan perwakilan pengembang PT Trivalenia Citra Utama (TCU), Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR), Bagian Hukum Pemkab Tangerang, Camat Kronjo, serta perwakilan pedagang. Namun, pertemuan itu belum menghasilkan keputusan final mengenai kelanjutan pembangunan.

Perwakilan pedagang Pasar Kronjo, H. Aspuri, menyampaikan keresahan atas kondisi pasar yang tak kunjung selesai. Ia mendesak seluruh pihak segera mencari solusi agar persoalan hukum dan administrasi tidak terus mengorbankan kepentingan pedagang.

“Kami para pedagang Pasar Kronjo kini menaruh harapan besar agar kebuntuan ini segera berakhir,” ujarnya.

Menurut Aspuri, pembangunan pasar telah terhenti selama beberapa tahun terakhir. Situasi tersebut membuat para pedagang kehilangan kepastian untuk kembali menjalankan kegiatan usaha di tempat yang layak.

Pengembang Akui Pekerjaan Terhenti

Perwakilan PT TCU, Jecky, mengakui pekerjaan konstruksi di lapangan saat ini dihentikan sementara karena masa pengerjaan proyek telah berakhir dan membutuhkan penyelesaian persoalan adendum kontrak.

Ia juga mengungkapkan adanya penurunan jumlah pedagang yang berkomitmen mencicil tempat berjualan. Berdasarkan data yang disampaikan dalam RDP, jumlah pedagang yang semula tercatat sebanyak 500 orang kini tersisa 105 orang.

Meski menghadapi kendala tersebut, Jecky menyatakan pihak pengembang tetap bersedia menyelesaikan sisa pekerjaan apabila tersedia solusi hukum yang memungkinkan proyek dilanjutkan.

“Namun demikian, kami siap untuk merampungkan sisa pekerjaan jika diberikan ruang solusi hukum,” ujarnya.

Adendum Kontrak Membatasi Kelanjutan Proyek

Persoalan hukum menjadi salah satu hambatan utama penyelesaian revitalisasi Pasar Kronjo. Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani, menjelaskan bahwa kontrak pembangunan pasar tersebut telah diperpanjang melalui adendum pada 2022.

Ia merujuk Pasal 5 perjanjian kerja sama yang, menurut penjelasannya, membatasi adendum atau perpanjangan waktu hanya satu kali.

Karena itu, perpanjangan kembali tanpa landasan hukum yang memadai dikhawatirkan menimbulkan persoalan hukum dan berpotensi menjadi temuan audit.

“Aturan hukumnya ketat, klausul di dalam perjanjian sudah sangat jelas menyebutkan bahwa adendum hanya dapat dilakukan satu kali. Sehingga apabila aturan ini dilanggar, maka kontrak berisiko batal demi hukum dan dapat memicu persoalan hukum di kemudian hari bagi semua pihak yang terlibat,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.

Kondisi ini membuat kelanjutan proyek tidak hanya bergantung pada kesiapan pengembang, tetapi juga pada kepastian dasar hukum untuk menentukan langkah berikutnya.

DPRD Desak Penyelesaian, Pedagang Menunggu

Camat Kronjo, M. Mumu Mukhlis, menyayangkan belum tuntasnya penanganan proyek revitalisasi tersebut. Ia menilai ketidakpastian yang berlangsung selama bertahun-tahun berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Nasib ratusan pedagang jadi tak menentu selama hampir delapan tahun terakhir ini. Kami sangat mendorong adanya penyelesaian nyata untuk mengakhiri persoalan pelik ini,” ujarnya.

Perjanjian kerja sama pembangunan pasar diketahui ditandatangani pada 12 November 2019. Namun, hingga RDP kedua berlangsung, belum ada keputusan final yang mampu mempertemukan kebutuhan penyelesaian pembangunan dengan ketentuan kontrak.

Pimpinan RDP Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Yakub, mendesak pemerintah daerah, Perumda Pasar NKR, dan pengembang segera merumuskan langkah penyelesaian yang memiliki dasar hukum kuat dan tidak merugikan masyarakat.

Ia menegaskan, apabila dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak ditemukan titik temu, pemutusan kontrak dapat menjadi opsi agar proses revitalisasi dialihkan melalui mekanisme atau kepada pihak lain yang lebih siap.

“Jika dalam tenggat waktu yang ditentukan tidak ditemukan titik temu, opsi pemutusan kontrak secara tegas demi hukum mau tidak mau harus diambil agar proses revitalisasi dapat dialihkan kepada mekanisme atau pihak lain yang lebih siap,” pungkasnya.

Hingga rapat ditutup, belum ada keputusan final mengenai kelanjutan revitalisasi Pasar Kronjo. Sementara itu, para pedagang masih menunggu kepastian penyelesaian pembangunan yang diharapkan dapat memulihkan aktivitas ekonomi mereka. (Jay/Red)

Exit mobile version