Pemkot Tangsel Dapat Evaluasi KPK: Pengawasan dan Integritas Jadi Fokus Utama
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK Brigjen Bahtiar Ujang Purnama berbincang dengan Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan usai kegiatan evaluasi tata kelola pemerintahan di Ruang Blandongan, Senin (14/10/2025). (Foto: Ist)KOTA TANGSEL | BD — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) untuk terus memperkuat integritas serta tata kelola pemerintahan sebagai langkah pencegahan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya ini disampaikan dalam kegiatan evaluasi dan supervisi yang dilakukan oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK di Ruang Blandongan, pada Senin (14/10/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Brigjen Bahtiar Ujang Purnama. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya memperkuat sistem pengawasan dan manajemen pemerintahan agar lebih akuntabel serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Kami hadir di Pemkot Tangsel untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan yang sudah berjalan. Penilaian ini didasarkan pada capaian berbagai program yang telah dijalankan,” ujar Bahtiar.
Ia menjelaskan bahwa terdapat delapan bidang utama yang menjadi fokus KPK, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen ASN, hingga pelayanan publik. Berdasarkan hasil penilaian sebelumnya, Pemkot Tangsel dinilai telah menunjukkan perkembangan positif di seluruh aspek tersebut.
Meski demikian, Bahtiar mengingatkan agar Pemkot tidak hanya berfokus pada hasil administratif, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Kami berharap Wali Kota dan jajarannya bisa mengoptimalkan delapan area program ini secara nyata. Jangan hanya banyak kegiatan, tetapi juga harus berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bahtiar menegaskan bahwa KPK siap berkolaborasi dengan Pemkot Tangsel untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
“Upaya ini harus dilakukan bersama. KPK siap mendampingi Pemkot Tangsel dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang berintegritas,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan internal, terutama dengan memperbesar peran inspektorat di setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.
“Dari delapan area tersebut, kami fokus memperkuat peran inspektorat agar lebih aktif melakukan pengawasan, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi,” kata Benyamin.
Menurutnya, fungsi pengawasan harus berjalan melekat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar pemeriksaan, melainkan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang menyeluruh.
“Pengawasan berbeda dengan pemeriksaan. Ia dilakukan sejak awal hingga akhir, dan harus menjadi bagian dari setiap tahapan kerja di OPD,” jelasnya.
Dengan pengawasan yang aktif dan berkesinambungan, Benyamin berharap kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan di Tangsel dapat terus meningkat secara konkret, bukan hanya di atas kertas.
“Kami ingin tidak hanya meraih peningkatan skor dalam Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) atau Survei Penilaian Integritas (SPI), tetapi juga memastikan kualitas di lapangan benar-benar membaik,” pungkasnya. (Idris Ibrahim)
Pos terkait
Tidak ada komentar