TANGERANG | BD – Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang mendorong penguatan peran pendidikan non formal sebagai salah satu fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang inklusif, fleksibel, dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, Iman Kusnandar, menekankan bahwa pendidikan non formal dapat menjadi alternatif solusi atas keterbatasan sistem pendidikan formal. Dengan sifatnya yang lebih terbuka serta mudah diakses, jalur ini memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk terus belajar dan mengembangkan diri.
“Pendidikan non formal bisa diikuti siapa saja tanpa persyaratan yang rumit. Hal ini memberi peluang besar bagi masyarakat yang tidak sempat melanjutkan sekolah atau kuliah agar tetap dapat menimba ilmu dan meningkatkan kapasitas diri,” jelas Iman, Jumat (26/9/2025).
Ia menambahkan, masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS), terutama pada kelompok usia 25 tahun ke atas, menjadi bukti pentingnya keberadaan pendidikan non formal. Program tersebut memungkinkan masyarakat yang putus sekolah tetap bisa memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, hingga memenuhi syarat minimum untuk masuk ke dunia kerja.
Meningkatkan Kualitas Hidup
Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa, menilai pendidikan non formal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Dengan mengikuti pendidikan non formal, masyarakat bukan hanya mendapat pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan untuk bekerja, berwirausaha, maupun meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Ragam kegiatan pendidikan non formal, mulai dari kursus, pelatihan keterampilan, les privat, hingga program literasi, terbukti membawa manfaat nyata. Peserta menjadi lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja sekaligus mampu berkontribusi dalam pembangunan dan kegiatan sosial di lingkungannya.
Melihat hal itu, Dewan Pendidikan mendorong pemerintah daerah agar memberikan perhatian lebih melalui kebijakan yang tepat dan dukungan anggaran yang memadai.
Pengurus Dewan Pendidikan, Madsoni, bahkan mengusulkan agar 10–20 persen dari retribusi daerah dialokasikan khusus untuk pengembangan pendidikan non formal di tingkat desa.
“Pendidikan non formal harus menjadi bagian penting dari program pemberdayaan masyarakat. Dengan dukungan anggaran, kami percaya program ini bisa meningkatkan kapasitas individu, memperkuat daya saing, sekaligus mendorong kualitas hidup warga,” tegasnya.
Langkah Strategis ke Depan
Sebagai tindak lanjut, Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.
Forum ini diharapkan dapat merumuskan strategi serta rekomendasi kebijakan dalam memperluas akses pendidikan non formal, sehingga tercipta sistem pendidikan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tangerang. (*)