Persoalan Sampah di Pantai Teluk, Bupati Irna: Perlu Kolaborasi
Bupati Pandeglang Irna Narulita saat mengarahkan penanganan sampah di Pantai Teluk. (Foto: Istimewa)PANDEGLANG | BD — Bupati Pandeglang Irna Narulita menyikapi tumpukan sampah di Pantai Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang.
Irna mengatakan, penanganan sampah tersebut membutuhkan kerjasama semua pihak. Sebab, sampah di laut merupakan permasalahan nasional, karena bukan hanya berasal dari masyarakat Pandeglang, melainkan dari daerah lainnya.
“Apalagi kita menghadapi perubahan cuaca ekstrem. Ada rob. Serangan sampah dari mana-mana, dan musim barat (angin besar yang seringkali disertai hujan). Sehingga kami pernah melakukan hal yang sama 9 bulan lalu yang viral itu. Karena penanganan sementara kami tanggulnya itu pake bambu, cerukcuk namanya. Tapi ternyata karena angin, musim barat, air tinggi gelombangnya, bambu-bambu yang kami tanam sementara itu ambrol (runtuh) lagi,” kata Irna Narulita disela-sela aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda), TNI-Polri, penggiat lingkungan, komunitas, siswa-siswi sekolah serta dari masyarakat setempat, Rabu 24 April 2024.
Usai melakukan aksi bersih sampah, Irna melakukan rapat di aula kantor UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan. Rapat dihadiri Kapolres Pandeglang AKBP Oki Bagus Setiaji, Ketua DPRD Tb Udi Juhdi, Sekretaris Daerah (Sekda) Ali Fahmi Sumanta, para asisten daerah, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Pemkab Pandeglang, kata dia, akan terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak membuang sampah dan akan menegaskan terkait Peraturan Daerah (Perda). Selain itu juga akan dilakukan kegiatan bersih sampah rutin setiap hari Selasa.
“Kuncinya kami minta dibangun tanggul atau dam di situ. Sehingga, kalau sudah dibuat tinggi, karena pantai teluk ini cekungan, daratannya rendah, tempat yang nyaman buat menumpuk sampah. Tapi, kalau sudah dibuat tanggul, kewenangan Pemprov Banten, semoga dianggarkan di APBD murni 2025. Itu akan bisa terselesaikan,” ujarnya.
Selain solusi jangka panjang, Irna juga mengharapkan kerjasama dengan Pemprov Banten dan BUMN. Menurut dia, penanganan sampah ini memerlukan kolaborasi dan penanganan secara berkelanjutan.
“Semua keroyokan. Dan, Pak Pj Gubernur tindak lanjutnya langsung. Yang menjadi kewenangan kami, kami anggarkan dari APBD. Mumpung ada pimpinan DPRD dan Forkopimda dan yang menjadi kewenangan Pemprov Banten semoga ditindaklanjuti,” tutur dia.
Sementara itu, fungsional perencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Arief Kautsar mengatakan, kolaborasi dan kerjasama terkait penanganan persoalan sampah di teluk menjadi hal penting untuk dilakukan.
“Perlu ada kolaborasi kerjasama baik di daerah kabupaten, provinsi ataupun dari pusat. Sebenarnya kami sudah beberapa kali ada kegiatan penanganan rutin, tapi sepertinya ini perlu yang lebih di luar kebiasaan. Karena memang ini tiap tahun terjadi seperti ini. Dan memang ini perlu pemikiran yang lebih detail dulu. Karena memang penanganan tidak hanya satu titik. Karena kita lihat di beberapa sektor, baik di (dinas) kelautan, di lingkungan hidup, ataupun di PUPR-nya,” ucap dia.
Dirinya akan meneruskan hasil rapat tersebut kepada Pj Gubernur Banten untuk menentukan tindak lanjut ke depan.
“Sebetulnya untuk tahun 2025 Pak Pj Gubernur lebih fokus ke infrastruktur dan pendidikan. Tapi, kalau melihat ini urgent, insya Allah, mungkin kami juga akan memprioritaskan hal seperti ini. Karena, jangan sampai ini kesannya tadi membuat malu Provinsi Banten dan Kabupaten Pandeglang,” ujarnya. (Iman)
Tidak ada komentar