PWI Kota Tangerang Selatan Kini Bersatu, Ini Hasil Keputusan PWI Banten

SERANG | BD — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten secara resmi menuntaskan polemik dualisme kepengurusan di PWI Kota Tangerang Selatan. Keputusan ini dihasilkan melalui Rapat Musyawarah Dualisme PWI Kota Tangerang Selatan yang digelar pada Senin (20/10/2025) di Sekretariat PWI Banten, Kota Serang.

Rapat yang berlangsung dari pukul 14.00 hingga 16.30 WIB itu berjalan dalam suasana kondusif, dengan semangat musyawarah serta menjunjung tinggi nilai kebersamaan antaranggota.

Penyelesaian tersebut mengacu pada Surat Keputusan PWI Pusat Nomor: 009-PGS/PP-PWI/LXXIX/X/2025, yang menegaskan keabsahan kepengurusan PWI Provinsi Banten di bawah pimpinan Rian Nopandra sebagai Ketua dan Fahdi Khalid sebagai Sekretaris.

Sebelumnya, organisasi wartawan di Tangsel sempat terbelah menjadi dua kubu yang dipimpin oleh Ahmad Eko Nursanto dan Edy Riyadi. Melalui forum musyawarah yang difasilitasi oleh PWI Banten, kedua belah pihak akhirnya bertemu dan mencapai kesepakatan untuk kembali bersatu di bawah satu kepengurusan.

Dari hasil pertemuan tersebut, ditetapkan bahwa Ahmad Eko Nursanto menjabat sebagai Ketua dan Edy Riyadi sebagai Sekretaris PWI Kota Tangerang Selatan. Kesepakatan ini diterima bersama oleh seluruh peserta rapat dengan semangat persaudaraan dan mengacu pada Peraturan Dasar serta Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI, juga keputusan PWI Pusat.

Rapat mediasi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, bersama Sekretaris Fahdi Khalid. Turut hadir pula Wakil Ketua Bidang Organisasi Teguh Akbar Idham serta anggota Dewan Kehormatan PWI Banten, Media Sucahya.

Sebagai langkah lanjutan, PWI Banten memberikan waktu maksimal tujuh hari untuk menyusun struktur pengurus baru yang melibatkan perwakilan dari kedua pihak sebelum disahkan secara resmi oleh PWI Provinsi Banten.

Penyelesaian ini menjadi bukti komitmen PWI Banten dalam memperkuat soliditas, profesionalisme, dan integritas organisasi, sekaligus menegaskan tekad untuk mengakhiri seluruh bentuk dualisme kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota. (*)