KABUPATEN TANGERANG | BD — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengusulkan total anggaran belanja sebesar Rp 9,11 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026.
Usulan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, yang hadir mewakili Bupati Moch. Maesyal Rasyid, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang di Gedung DPRD pada Senin (6/10/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Muhamad Amud, bersama Wakil Ketua Kholid Ismail dan Astayudin.
Dalam pemaparannya, Intan menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp 8,66 triliun, meningkat Rp 436,19 miliar atau sekitar 5,30 persen dibandingkan target APBD 2025 yang sebesar Rp 8,23 triliun. Rencana pendapatan tersebut berasal dari beberapa sumber, yakni:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,11 triliun, terdiri atas pajak daerah Rp 4,11 triliun, retribusi daerah Rp 213,83 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 63,63 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp 727,29 miliar.
- Transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,19 triliun.
- Transfer antar daerah sebesar Rp 358,51 miliar.
Dari sisi pengeluaran, belanja daerah tahun 2026 direncanakan mencapai Rp 9,11 triliun, dengan komposisi:
- Belanja operasi: Rp 6,58 triliun.
- Belanja modal: Rp 1,50 triliun.
- Belanja tidak terduga: Rp 50 miliar.
- Belanja transfer: Rp 982,72 miliar.
Intan menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam anggaran tersebut. Tahun 2026, Pemkab Tangerang mengalokasikan dana sebesar Rp 2,36 triliun atau 25,90 persen dari total anggaran—lebih tinggi dari standar nasional minimal 20 persen.
Selain itu, untuk menutup defisit akibat perbedaan antara pendapatan dan belanja, Pemkab menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 450 miliar. “Pembiayaan ini mempertimbangkan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) secara realistis guna mendukung program-program prioritas daerah,” ujar Intan.
Sementara itu, Ketua DPRD Muhamad Amud menyatakan bahwa pihaknya akan menelaah secara mendalam usulan RAPBD tersebut melalui Badan Anggaran (Banggar). “Banggar akan memeriksa dan mendalami seluruh mata anggaran yang diajukan oleh Pemkab,” katanya.
Setelah penyampaian nota pengantar RAPBD 2026 ini, delapan fraksi DPRD dijadwalkan memberikan pandangan umum mereka dalam rapat paripurna berikutnya pada Kamis mendatang. (Jay)