JAKARTA | BD – Mandeknya rekonstruksi Gaza, Palestina, di bawah Board of Peace (BOP) memicu pertanyaan serius terhadap posisi Indonesia dalam forum tersebut. Sejumlah kalangan menilai keterlibatan Indonesia perlu dievaluasi karena dinilai tidak menunjukkan hasil konkret.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Palestina bertajuk “Gaza Pasca Pembentukan Dewan Perdamaian: Tantangan, Implikasi, dan Solusi Strategis bagi Kedaulatan Palestina” yang digelar Asia and Middle East Center for Research and Dialog (AMEC), Senin (30/3/2026).
Seminar menghadirkan Dubes Bunyan Saptomo, Koordinator Komisi Luar Negeri dan Hubungan Internasional MUI, Wakil Rektor Universitas Moestopo (Beragama) Dr. Ryantori, serta Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr. Asep Setiawan. Acara dibuka Direktur Eksekutif AMEC Dr. Muslim Imran dari Kuala Lumpur dan dimoderatori Andrea Shera Renjani dari Binus University.
Board of Peace (BOP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkenalkan pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, dengan mandat stabilisasi keamanan melalui International Stabilization Force (ISF), rekonstruksi infrastruktur Gaza, serta transisi pemerintahan kepada Otoritas Palestina.
Namun, menurut Dubes Bunyan, implementasi BOP tidak menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menilai posisi negara Palestina dalam kerangka tersebut tidak jelas dan bersifat kondisional.
“Negara Palestina hanya disebut akan difasilitasi melalui perundingan jika pembangunan berhasil. Ini tidak memberikan kepastian,” ujarnya.
Selain itu, BOP dinilai menyimpang dari mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga menyoroti kurangnya perhatian pimpinan BOP terhadap perkembangan program tersebut di tengah meningkatnya konflik lain di Timur Tengah.
Dari sisi pendanaan, kebutuhan rekonstruksi Gaza diperkirakan mencapai 75 miliar dolar AS, sementara komitmen yang terkumpul baru sekitar 17 miliar dolar AS. Amerika Serikat menjanjikan 10 miliar dolar, sementara kontribusi negara lain masih terbatas. Indonesia sendiri menunda kontribusi sebesar 1 miliar dolar.
Dubes Bunyan menilai Indonesia perlu menentukan momentum untuk mengevaluasi keanggotaannya dalam BOP, termasuk saat laporan enam bulanan kepada Dewan Keamanan PBB pada akhir Juni 2026.
Sementara itu, Dr. Ryantori mengkritik keterlibatan Indonesia yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Ia juga menyoroti kehadiran Israel dalam BOP yang dinilai tidak mencerminkan komitmen terhadap perdamaian.
“Indonesia harus menjaga konsistensi peran dan nilai, bukan sekadar mengikuti agenda pihak lain,” katanya.
Dr. Asep Setiawan menambahkan, posisi Indonesia sebagai Wakil Komandan ISF berpotensi menimbulkan persepsi yang bertentangan dengan komitmen terhadap kemerdekaan Palestina.
“Selama ini Indonesia menjadikan kemerdekaan Palestina sebagai syarat utama. Tanpa jaminan itu, keterlibatan dalam BOP bisa dipertanyakan,” ujarnya.
Dalam seminar juga disoroti bahwa model tata kelola BOP cenderung teknokratis dan minim representasi Palestina, sehingga berisiko mengabaikan aspek kedaulatan dan penentuan nasib sendiri.
Selain itu, ketidakpastian pendanaan, rencana pelucutan senjata, serta berlanjutnya krisis kemanusiaan di Gaza semakin memperumit situasi. Sejumlah analis bahkan menilai BOP berpotensi menjadi alternatif terhadap sistem PBB yang ada.
Dalam konteks ini, Palestina dinilai berada pada titik kritis. Upaya rekonstruksi dan stabilisasi tetap mendesak, namun harus sejalan dengan prinsip keadilan, kedaulatan, dan perdamaian jangka panjang. (*)