OPINI | BD — Kenaikan harga BBM pada September 2022 memicu reaksi keras dari masyarakat di berbagai daerah, termasuk Kota Serang. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri sebagai penyesuaian ekonomi, tetapi mengusik dimensi psikologis, sosial, dan struktural yang sedang dialami warga pascapandemi. Pertalite sebagai bahan bakar yang paling banyak digunakan masyarakat mengalami lonjakan harga, dan perubahan tersebut langsung menyentuh ruang hidup masyarakat yang paling sensitif: pengeluaran harian. Tidak mengherankan apabila respons yang muncul spontan, emosional, dan meluas.
Gelombang Reaksi dari Lapangan: Ketegangan yang Mengemuka
Sejak kabar kenaikan harga BBM beredar, suasana di SPBU Kota Serang menjadi tegang. Aparat harus melakukan penjagaan ketat, beberapa titik lalu lintas ditutup, dan warga menunjukkan rasa tidak nyaman bahkan sebelum aksi besar digelar. Persepsi negatif pun terbentuk secara cepat: pemerintah dianggap tidak berpihak pada rakyat dan kebijakan ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi pemulihan ekonomi yang belum stabil.
Kekecewaan itu kemudian terartikulasi melalui berbagai aksi. Mahasiswa turun ke jalan, mengekspresikan keberatan mereka terhadap kebijakan yang dianggap menambah beban masyarakat. Aksi yang sempat dibubarkan polisi justru berkembang menjadi gelombang protes yang lebih tegas. Semakin kuat tekanan sosial, semakin kuat pula solidaritas dan suara kolektif yang muncul.
Hal yang sama tampak pada aksi kader PKS di Kota Serang. Hujan deras tidak menghentikan mereka untuk tetap menyampaikan penolakan. Kritik mereka berulang pada satu poin: momen kenaikan harga BBM dinilai tidak tepat, sebab masyarakat masih berjuang menghadapi inflasi dan ketidakpastian ekonomi.
Kacamata Mansour Fakih: Ketika Kebijakan Dibaca sebagai Ketidakadilan
Respons publik ini dapat dipahami melalui perspektif Mansour Fakih, seorang pemikir kritis yang menekankan bagaimana masyarakat menginterpretasikan realitas sosial berdasarkan pengalaman ketidakadilan yang mereka rasakan. Menurut Fakih, masyarakat tidak pasif menerima informasi; mereka mengolahnya melalui kesadaran sosial yang terhubung dengan kondisi hidup sehari-hari.
Ketika sebuah kebijakan—dalam hal ini kenaikan harga BBM—dipersepsikan menambah beban hidup, maka terbentuklah opini publik yang negatif. Persepsi tersebut bukan sekadar reaksi emosional, tetapi lahir dari struktur sosial yang timpang: pendapatan stagnan, pengeluaran meningkat, dan ketidakpastian ekonomi pascapandemi. Dalam konteks ini, kebijakan pemerintah dibaca sebagai ketidakadilan struktural.
Reaksi masyarakat di Serang menjadi bukti bagaimana persepsi ketidakadilan dapat berubah menjadi gerakan kolektif. Mahasiswa, pekerja, dan kelompok politik menunjukkan respons yang berbeda, tetapi mereka bertemu pada satu titik: ketidakpuasan. Di sinilah teori Fakih menemukan relevansinya—bahwa kesadaran kritis muncul ketika masyarakat merasa didorong ke titik tekanan tertentu.
Mengapa Respons Publik Begitu Kuat?
Ada tiga alasan utama yang membuat reaksi publik di Serang begitu intens:
1. BBM adalah kebutuhan dasar
Setiap kenaikan harga langsung memengaruhi biaya transportasi, logistik, dan harga kebutuhan pokok. Masyarakat merasakan dampaknya secara cepat dan nyata.
2. Timing kebijakan dianggap tidak tepat
Pemulihan ekonomi pascapandemi belum pulih sepenuhnya. Masyarakat merasa pemerintah tidak mempertimbangkan kondisi tersebut.
3. Rasa ketidakadilan yang terakumulasi
Kesenjangan sosial-ekonomi memperkuat persepsi bahwa kebijakan hanya memberatkan kelompok rentan.
Ketiga faktor ini berinteraksi dan melahirkan reaksi publik yang kuat, konsisten, dan argumentatif.
Kenaikan BBM sebagai Cermin Dinamika Sosial
Kenaikan BBM tahun 2022 bukan semata-mata isu ekonomi, tetapi cerminan dinamika sosial yang lebih luas. Ia memperlihatkan bagaimana masyarakat mengonstruksi sikap terhadap kebijakan berdasarkan pengalaman hidup mereka. Gelombang protes yang muncul di Kota Serang membuktikan bahwa warga tidak lagi pasif, melainkan aktif menyuarakan pendapat ketika kebijakan dirasa tidak adil.
Dalam perspektif Mansour Fakih, fenomena ini menunjukkan bahwa suara masyarakat dapat menjadi alat kritik terhadap struktur kebijakan yang tidak sensitif terhadap realitas sosial. Ketika tekanan hidup meningkat, masyarakat membangun solidaritas dan menjadikannya kekuatan untuk menyampaikan penolakan secara kolektif.
Penulis: Nurul Wilda
Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Pamulang – Kampus Serang
Dosen Pengampu: Angga Rosidin, S.I.P., M.I.P. (*)