JAWA BARAT | BD – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana menyelenggarakan rapat dengan penanggung jawab program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi tersebut pada Senin, 29 September 2025. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut dari serangkaian kasus keracunan skala besar yang menimpa siswa di berbagai wilayah, mulai dari Kabupaten Garut hingga Bandung Barat.
Pada konferensi pers di Bandung, Kamis 4 September 2025, Dedi menjelaskan bahwa Kepala MBG Jawa Barat akan dihadirkan untuk melakukan peninjauan bersama atas sejumlah kejadian keracunan terkini. Peninjauan ini meliputi pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau unit dapur MBG yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Di samping itu, pemeriksaan komprehensif terhadap seluruh dapur MBG juga akan dilaksanakan untuk menjamin standar kebersihan dan kualitas pengolahan makanan.
“Penilaian juga akan menyoroti jenis bahan baku yang dipakai, termasuk apakah sudah sesuai dengan kriteria kualitas atau belum,” ungkap Dedi, yang akrab disapa demikian.
Dedi menyoroti bahwa waktu pengolahan makanan yang berlebihan menjadi aspek krusial yang perlu diperiksa. Ia memberikan contoh, jika proses memasak dimulai dini hari tapi penyajian baru dilakukan siang hari, rentang waktu tersebut dianggap berisiko. Karenanya, tinjauan mendalam terhadap jadwal operasional di dapur SPPG menjadi prioritas agar makanan tetap segar dan aman bagi para siswa.
“Saya berharap di masa mendatang, lokasi dapur bisa lebih dekat dengan sekolah tujuan, serta volume porsi yang ditangani tidak terlalu masif, mengingat mengurus ribuan hidangan harian sangatlah menantang. Proses memasak juga harus dilakukan secara rutin setiap hari,” lanjutnya.
Selain isu waktu memasak, jarak antara dapur MBG dan institusi pendidikan turut menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi proses pengiriman dan kesegaran makanan yang sampai ke tangan siswa. Terkait opsi penangguhan sementara program MBG, Dedi mengindikasikan bahwa putusan akhir akan dibuat setelah diskusi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Pada Senin mendatang, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Perwakilan Jawa Barat. Berdasarkan komitmen yang ditunjukkan, pemerintah daerah akan memutuskan langkah selanjutnya,” tegas Dedi.
Sebelumnya, ribuan pelajar di Bandung Barat mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi hidangan MBG dari dua unit dapur SPPG di Kecamatan Cipongkor dan Kecamatan Cihampelas. Dampaknya, ratusan siswa memerlukan penanganan medis darurat.
Sebagai langkah cepat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengaktifkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) guna mempercepat respons. Dapur-dapur yang tersangkut sementara ditutup, sementara Pemkab merencanakan pemeriksaan terhadap 85 unit dapur MBG di areanya karena sebagian belum memenuhi sertifikasi sanitasi standar.
Kejadian keracunan massal ini menjadi pengingat serius bagi pengelola MBG di Jawa Barat. Penilaian yang direncanakan diharapkan mampu menyempurnakan mekanisme penyediaan nutrisi, sehingga lebih aman dan sesuai untuk dikonsumsi oleh anak-anak sekolah. (Nazwa)