JAKARTA | BD — Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang diikuti pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di zona merah dinilai menjadi sinyal perlunya penguatan kredibilitas kebijakan fiskal pemerintah. Dalam situasi tersebut, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) menilai sosok Sri Mulyani Indrawati masih dibutuhkan untuk memimpin Kementerian Keuangan.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Pimpinan Nasional (Pimnas) PKN yang juga Peneliti Senior Index Politica Indonesia, Denny Charter. Menurutnya, gejolak yang terjadi di pasar keuangan menunjukkan masih tingginya persepsi risiko investor terhadap perekonomian Indonesia.
Denny mengatakan, langkah Bank Indonesia (BI) yang telah menerapkan kebijakan moneter ketat melalui kenaikan suku bunga acuan seharusnya mampu menarik arus modal asing masuk ke pasar domestik. Namun, kondisi tersebut belum diikuti dengan penguatan rupiah maupun perbaikan pasar saham.
“Realitas empiris menunjukkan rupiah masih terkoreksi dan capital outflow di pasar ekuitas terus terjadi. Kegagalan bauran kebijakan ini mengindikasikan adanya persoalan fundamental lain, yakni persepsi risiko negara (country risk premium) yang sangat dipengaruhi oleh kredibilitas Kementerian Keuangan,” ujar Denny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Menurut Denny, pasar keuangan tidak hanya merespons kebijakan moneter, tetapi juga menilai tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan fiskal pemerintah. Karena itu, figur Menteri Keuangan menjadi salah satu indikator penting bagi investor dalam melihat arah kebijakan anggaran, pengelolaan utang, dan disiplin fiskal.
Ia menilai Menteri Keuangan yang dibutuhkan saat ini adalah teknokrat dengan kredibilitas tinggi yang mampu mengambil keputusan strategis, termasuk kebijakan yang tidak populer, demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam konteks tersebut, Denny menilai Sri Mulyani Indrawati memiliki rekam jejak yang masih relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
“Sri Mulyani memiliki rekam jejak sebagai penjaga disiplin fiskal di dalam kabinet. Beliau memiliki legitimasi teknokratis dan posisi tawar yang kuat untuk melakukan rasionalisasi anggaran demi menjaga kesehatan APBN,” katanya.
Menurut Denny, keberadaan Sri Mulyani juga diyakini mampu meningkatkan kepercayaan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody’s, S&P, dan Fitch terhadap fundamental ekonomi Indonesia, sehingga dapat menjaga peringkat utang negara dan mendukung iklim investasi jangka panjang.
Sementara itu, terkait Menteri Purbaya, Denny menilai kemampuan komunikasi publik dan tingkat popularitas yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara lebih optimal apabila ditempatkan di kementerian yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan masyarakat.
“Popularitas dan kemampuan komunikasi Menteri Purbaya akan memberikan dampak yang lebih besar apabila ditempatkan di kementerian yang berbasis mobilisasi sosial dan ekonomi kerakyatan, seperti Kementerian Koperasi dan UKM atau Kementerian Sosial,” ujarnya.
Denny menambahkan, penempatan figur yang tepat pada posisi strategis di bidang ekonomi akan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. (*)