SEMMI Bantah Tolak Temui Wali Kota Tangerang: “Kami Minta Bertemu, Bukan Diwakilkan”
Mahasiswa SEMMI Tangerang menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Tangerang, menuntut pertanggungjawaban program 100 hari kerja pemerintahan Sachrudin-Maryono. (Foto: ist)KOTA TANGERANG | BD — Aksi demonstrasi yang digelar oleh Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang pada Senin, 2 Juni 2025, menarik perhatian dalam rangka memperingati 100 hari kepemimpinan Sachrudin-Maryono. Aksi ini mengangkat sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.
Setelah demonstrasi, beredar informasi di media online dan sosial bahwa SEMMI menolak untuk bertemu dengan Wali Kota Tangerang. Menanggapi hal ini, Aditya Nugraha, Koordinator Lapangan SEMMI, menyatakan bahwa pernyataan Asda 1 Pemkot Tangerang, Deni Koswara, mengenai penolakan tersebut tidak benar.
“Kami tidak menolak untuk bertemu. Kehadiran kami justru bertujuan untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Asda 1 harus jujur kepada publik, karena ia hanya menawarkan perwakilan untuk masuk. Kami ingin Pak Sachrudin keluar dan mendengarkan aspirasi mahasiswa serta masyarakat,” tegas Aditya Nugraha, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum SEMMI Tangerang, pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Aditya menambahkan bahwa SEMMI tidak memerlukan jamuan resmi yang telah disiapkan. Ia berpendapat bahwa pendekatan semacam ini justru merusak nilai-nilai pergerakan. Ia juga menilai bahwa Wali Kota Tangerang seharusnya mampu menjawab seluruh tuntutan para demonstran di ruang publik.
“Ini menunjukkan ketidakmampuan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang dalam menghadapi kebenaran di hadapan publik. Jika mereka siap menanggapi, mengapa harus bersembunyi di ruangannya?” ungkapnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum SEMMI Tangerang, Indri Damayanthi, menegaskan bahwa sikap Pemkot Tangerang yang diwakili oleh Asda 1 mencerminkan kemunduran demokrasi.
“Ini adalah kemunduran demokrasi. Sachrudin dan Maryono secara jelas menunjukkan sikap anti kritik dan ketakutan untuk berbicara kebenaran di depan publik. Mereka menyebut aksi kami sebagai membuka aib, yang justru menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa adalah fakta,” ucap Indri.
Indri juga menekankan pentingnya transparansi data terkait tuntutan yang harus diketahui publik.
“Jangan kita berpura-pura bahwa kerja Pemkot Tangerang selama 100 hari ini memuaskan masyarakat, padahal banyak masalah dalam pelaksanaannya,” tutup Indri Damayanthi.
SEMMI Tangerang dengan tegas meminta Pemkot Tangerang untuk tidak mengalihkan substansi tuntutan para demonstran ke arah yang tidak relevan. Dalam 100 hari kepemimpinan, mahasiswa menilai program yang dilaksanakan oleh Sachrudin-Maryono hanyalah kosmetik politik untuk memenuhi janji kampanye, tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. (*)
Tidak ada komentar