TANGERANG | BD – Di tengah semangat bulan kemerdekaan, aksi pengibaran bendera One Piece oleh sejumlah warga menjadi topik hangat di media sosial dan ruang publik digital. Respons dari pemerintah pun cukup serius, dengan beberapa pejabat, termasuk anggota DPR dan MPR, menganggap tindakan tersebut sebagai ancaman terhadap persatuan bangsa.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Tangerang, Indri Damayanthi, berpendapat bahwa komentar dari tokoh-tokoh seperti Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dan pihak MPR tidak menyentuh inti permasalahan yang sebenarnya.
“Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat yang semakin tertekan secara struktural,” ungkap Indri, yang juga merupakan pendiri Gerakan Pertiwi.
Menurutnya, aksi pengibaran bendera One Piece mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai janji yang tidak kunjung terealisasi. Di antara janji tersebut adalah penyediaan 19 juta lapangan kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan, lonjakan harga kebutuhan pokok, kriminalisasi aktivis, peningkatan beban pajak, kerusakan lingkungan yang dibiarkan, serta proses penyusunan RKUHP yang dianggap tidak transparan dan terburu-buru.
Indri juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang semakin rentan. Data dari Survei Konsumen Bank Indonesia untuk periode Juni 2025 menunjukkan penurunan jumlah masyarakat yang mampu menabung sebesar 0,8%, sementara rasio pembayaran utang meningkat 0,3% pada periode Juni–Juli 2025. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat pada pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Selain itu, SEMMI Tangerang mengingatkan bahwa Indonesia saat ini merupakan negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua di dunia setelah Filipina, menurut World Risk Index sejak tahun 2024. Ancaman ini semakin diperburuk oleh berbagai masalah lingkungan, seperti kebakaran hutan, deforestasi, dan pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan.
Melihat kondisi ini, SEMMI berpendapat bahwa kemunculan kampanye bendera One Piece menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia seharusnya dipahami sebagai ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji kesejahteraan yang tidak terpenuhi.
“Pemerintah, terutama DPR, seharusnya tidak hanya mendengarkan analisis intelijen yang berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memahami suara rakyat dari sudut pandang kesejahteraan,” tegas Indri.
Di akhir pernyataannya, SEMMI Tangerang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyuarakan kebenaran, menjaga hak asasi manusia, memperkuat nilai-nilai demokrasi, dan berjuang bersama demi terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera. (*)