Soal LPG 3 Kg, Menteri Bahlil Diminta Tidak Membuat Kekacauan

TANGERANG | BD — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengeluarkan instruksi langsung yang memperbolehkan pengecer untuk kembali menjual LPG 3 kg bersubsidi. Instruksi ini menunjukkan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tidak berhasil menerjemahkan kebijakan yang berpihak pada rakyat, yang merupakan bagian dari program Asta Cita.

Direktur Eksekutif Gerilya Institute, Subkhan AS, menilai bahwa kelangkaan gas LPG 3 kg dalam beberapa hari terakhir telah mencoreng citra Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan Menteri ESDM yang melarang penjualan LPG 3 kg di pengecer dianggap tidak populis dan terkesan dipaksakan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

“Bahlil sebagai menteri yang bertanggung jawab seharusnya berkoordinasi dengan Presiden. Jangan sampai visi misi Prabowo-Gibran yang tercantum dalam program Asta Cita ternoda karena tindakan yang tidak tepat,” ujarnya pada Selasa, 4 Februari 2025.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bahlil menunjukkan adanya ketidakselarasan antara kebijakan tersebut dengan visi Presiden Prabowo. Selain itu, kebijakan ini bukanlah keputusan langsung dari Presiden.

“Perlu diingat bahwa dalam menjalankan pemerintahan, kementerian berfungsi sebagai pembantu Presiden yang bertugas untuk mengimplementasikan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden. Oleh karena itu, tidak seharusnya ada visi yang berbeda dari Menteri,” tegasnya.

Kebijakan Bahlil yang merugikan pengecer LPG 3 kg bersubsidi tidak bisa dibiarkan. Subkhan menambahkan bahwa tindakan ini dapat berdampak negatif pada stabilitas keamanan nasional.

“Jika menteri memiliki visi dan misi sendiri, hal ini dapat mempengaruhi stabilitas keamanan nasional, terutama ketika kebijakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti subsidi LPG 3 kg,” jelasnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar Prabowo-Gibran segera menata kembali kabinet mereka agar tidak sembarangan dalam mengambil kebijakan yang justru menimbulkan kekacauan.

“Jangan sampai, karena satu kesalahan kecil, semua usaha baik menjadi rusak. Prabowo-Gibran harus segera mengambil tindakan tegas untuk menertibkan kabinet. Jangan biarkan kekacauan seperti ini terulang di masa depan,” tutupnya. (*)