Penandatanganan kerja sama antara Pemkot Tangsel dan HIMPSI sebagai langkah konkret mendukung program Sekolah Aman dan Nyaman di tahun 2026. (Foto: Ist)KOTA TANGSEL | BD — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggandeng Perhimpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) untuk membangun mental dan karakter siswa sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan.
Kolaborasi yang dijalankan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) ini menitikberatkan pada penguatan kesehatan mental serta pembentukan karakter peserta didik, tidak hanya aspek akademik.
Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan bahwa pendidikan harus dibangun secara menyeluruh, mencakup kemampuan akademik, karakter, hingga kondisi psikologis anak.
“Kerja sama HIMPSI dengan Dinas Pendidikan Kota Tangsel bertujuan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, khususnya kualitas anak-anak kita, baik dari sisi budaya maupun psikologi pendidikan,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Menurut Pilar, pendekatan psikologis menjadi penting agar siswa memiliki ketahanan mental yang kuat sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong berbagai program untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan aman.
Salah satunya melalui program Sekolah Aman dan Nyaman yang tengah diterapkan di Tangsel. Program ini merupakan tindak lanjut arahan pemerintah pusat guna memastikan peserta didik merasa aman selama berada di lingkungan sekolah.
Ia menegaskan bahwa peran guru serta pengawasan yang optimal menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Selain itu, tidak boleh ada toleransi terhadap tindakan kekerasan maupun pelecehan di sekolah.
“Jika terjadi, akan kami berikan sanksi tegas dan diproses secara hukum. Tidak ada toleransi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dindikbud Tangsel, Deden Deni, menyampaikan bahwa kerja sama ini juga menjadi momentum evaluasi dan penyamaan persepsi antara pemerintah pusat, daerah, serta para pemangku kepentingan pendidikan.
“Fokus utama saat ini adalah implementasi program 2026, terutama dalam menciptakan budaya sekolah yang aman dan nyaman, mengingat masih adanya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan,” katanya.
Deden mengakui, penanganan kasus selama ini kerap memakan waktu karena belum semua sekolah memahami mekanisme penyelesaian konflik. Namun kini, sistem penanganan telah diperkuat dan lebih terstruktur dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari sekolah hingga Dinas Pendidikan sebagai koordinator.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya langkah pencegahan melalui edukasi serta peningkatan kepedulian bersama, termasuk deteksi dini terhadap perubahan perilaku siswa.
“Yang terpenting adalah pencegahan agar masalah tidak terjadi sejak awal,” pungkasnya. (Idris Ibrahim/Red)
Tidak ada komentar