Terkait Polemik KPPS Tidak Menerima Uang Transport dan Makan, Ketua KPU Pandeglang: Akomodasi Sementara Dihandle PPK dan PPS

PANDEGLANG | BD – Dengan adanya polemik Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak mendapatkan makan dan uang transport dalam pelaksanaan pelantikan dan bimtek, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah berdalih bahwa akomodasi sementara pelaksanaan kegiatan tersebut ditangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Secara global kami belum menurunkan anggaran, karena dalam proses pengajuan ke KPPN, baru disetujui dan ditransferkan tanggal 29. Tetapi tahapan tetap harus berjalan, jadi akomodasi kegiatan sementara di-handle oleh PPK dan PPS,” kata Nunung, Minggu (28/1/2024).

Baca Juga

1 tahun  lalu

8 Desa Langganan Banjir, Kecamatan Patia Pandeglang Butuh Kampung Siaga Bencana

47 admin

Untuk itu, kata dia, pihaknya hanya akan membayarkan yang terserap dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan dan bimtek tersebut. Hal ini dikarenakan kejadian seperti demikian bukan hanya terjadi di Kabupaten Pandeglang, tetapi terjadi di seluruh wilayah.

“Ini berpaku keseluruhan, tidak hanya Pandeglang. Hanya saja di daerah lain ada vendor besar yang bersedia memfasilitasi. Tentunya kalau tidak dilaksanakan di bawah, maka anggaran tidak diserap untuk item tersebut. Kami menurunkan uang pengganti sesuai dengan biaya yg mereka gunakan dlm kegiatan tersebut,” tuturnya.

Namun, Nunung enggan memberikan komentar terkait besaran anggaran yang harus diterima untuk anggota KPPS termasuk untuk makan dan uang transport.

Baca Juga

2 tahun  lalu

HUT 50 tahun, Korpri Kabupaten Tangerang Bedah Rumah Warga Miskin

49 admin

“Bisa langsung ke sekretaris (anggaran), itu sudah wilayah teknis sekretariat yang saya kurang faham, khawatir salah,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Iik Rohikmat, Ketua Komunitas Pemerhati Pemilu independen (KPPI) Kabupaten Pandeglang, mengaku hasil investigasi pihaknya di lapangan mendapatkan temuan pada pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang dilaksanakan mulai 25 Januari 2024 di Kabupaten Pandeglang.

Temuan tersebut terkait soal ATK yang harus dibawa sendiri oleh anggota KPPS ketika bimtek. Dan lagi, uang transport belum diterima setelah pelantikan dan bimtek KPPS. Para anggota tersebut pun tidak mendapatkan konsumsi ketika pelantikan KPPS.(Iman)