Demi Efisiensi Anggaran, Gubernur Dedi Mulyadi Tegas Tolak Rapat Pejabat di Hotel
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: instagram/jabarprovgoid)JAWA BARAT | BD – Meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengizinkan pemerintah daerah untuk mengadakan rapat di hotel, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa ia akan tetap melarang pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk melakukan kegiatan tersebut.
Keputusan ini diambil demi efisiensi anggaran dan untuk memastikan keadilan bagi daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan fiskal. Dedi Mulyadi menyoroti beberapa daerah dengan pendapatan yang sangat terbatas, bahkan tidak mampu membayar tunjangan pegawai selama berbulan-bulan, salah satunya adalah Kabupaten Pangandaran.
“Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya sering menangis saat bertemu saya. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan tidak terbayar. Anggarannya terbatas, dan saya sedang mencari solusinya,” ungkap Dedi Mulyadi pada Jumat, 13 Juni 2025.
Dedi juga menekankan bahwa ketimpangan fiskal antara pusat kota dan daerah pinggiran semakin terlihat dalam pengelolaan anggaran. Kota-kota besar yang memiliki banyak hotel dan aktivitas pariwisata cenderung mendapatkan pendapatan yang besar tanpa merusak lingkungan. Sebaliknya, daerah yang bergantung pada galian pasir, batu, atau hasil hutan justru mengalami kerusakan alam yang parah dengan pendapatan yang minim.
“Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya digunakan untuk rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?” tanya Dedi. Ia menambahkan, “Sekolah-sekolahnya masih buruk, irigasinya rusak, jalan berlubang, puskesmasnya terbatas, dan banyak warganya yang tidak memiliki toilet.”
Gubernur yang dikenal vokal dalam kebijakan pro-rakyat ini juga menyoroti pemborosan dan penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan rapat di hotel. “Saya memiliki pengalaman dan tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang digunakan hanya tiga. Makanan untuk sepuluh, tetapi yang hadir hanya tujuh. SPJ sering tidak sesuai dengan realisasi,” jelas Dedi.
Ia mengajak seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk bersama-sama mengefisienkan anggaran dan memprioritaskan pembangunan di daerah masing-masing. “Jangan berpesta di atas penderitaan rakyat. Gunakan uang di tempat di mana uang itu dikumpulkan. Rakyat kita bekerja keras membayar pajak dan ingin daerahnya maju,” tegasnya.
Dedi menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa sikapnya ini bukan hanya sekadar larangan, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan kepemimpinan yang berpihak kepada masyarakat kecil. “Jika kita bisa mengalihkan anggaran untuk rapat di hotel menjadi pembangunan sekolah, irigasi, dan puskesmas, itu akan jauh lebih bermanfaat. Saya mohon maaf jika terlihat keras, tetapi ini demi kebaikan masyarakat Jawa Barat,” tuturnya. (*)
Tidak ada komentar