Perkuat SDM Pendidikan, Pemkot Tangsel Salurkan Beasiswa untuk Guru PAUD
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, saat memberikan keterangan kepada awak media usai acara pencanangan peningkatan kualitas PAUD. (Foto: Ist)KOTA TANGSEL | BD – Wakil Walikota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Pemerintah Kota Tangsel berkomitmen untuk meningkatkan kualitas PAUD melalui dukungan akreditasi, pengembangan sumber daya manusia (SDM) guru, serta pemberian insentif dan beasiswa pendidikan,” ujarnya pada Selasa, 24 Juni 2025.
Ia berharap dukungan dari pemerintah dapat menghasilkan guru-guru berkualitas di Tangsel, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan cerdas.
Melalui pendekatan persuasif dan sosialisasi yang berkelanjutan, Pilar menambahkan, Pemkot Tangsel berharap semua lembaga PAUD dapat memenuhi standar nasional demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa.
“Semoga proses akreditasi ini berjalan dengan baik. Beberapa PAUD kita sudah terakreditasi A dan B. Harapannya, ke depan minimal semua lembaga bisa mencapai akreditasi B, agar masing-masing lembaga terus termotivasi untuk meningkatkan kualitasnya, baik negeri maupun swasta,” jelasnya.
Pilar juga menekankan bahwa upaya peningkatan kualitas PAUD ini menyasar langsung para tenaga pendidik. Ia mencatat bahwa banyak guru PAUD yang belum memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan profesinya. Oleh karena itu, Pemkot memberikan beasiswa pendidikan S1 khusus untuk guru PAUD melalui program Seribu Beasiswa.
“Tahun ini, insya Allah, kami akan melaksanakan program ini untuk sekitar 70 guru PAUD. Selain itu, ada juga bantuan insentif untuk 4.500 guru dan kepala sekolah swasta dari tingkat PAUD, SD, hingga SMP. Tahun lalu jumlahnya 4.000, sekarang meningkat menjadi 4.500,” terangnya.
Pilar mengungkapkan bahwa saat ini terdapat sekitar 766 PAUD di Tangsel, baik negeri maupun swasta. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen sudah memiliki akreditasi A dan B, sementara sisanya masih dalam proses, termasuk beberapa PAUD yang belum mendaftarkan legalitasnya ke Dinas Pendidikan.
“Kami terus melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pengelola PAUD, terutama yang belum melapor atau masih beroperasi secara informal, seperti di garasi rumah. Kami tidak dapat memberikan pembinaan jika mereka tidak melapor. Padahal, ada standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi demi kenyamanan dan keamanan anak-anak,” ungkap Pilar.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berinisiatif membuka PAUD swasta, namun tetap mengingatkan pentingnya mengikuti standar kelayakan pendidikan.
“Jangan sampai hanya karena ingin efisiensi, operasional dijalankan seadanya. Pendidikan memerlukan perencanaan yang matang, SDM yang memadai, dan infrastruktur yang layak,” tutupnya. (Idris Ibrahim)
Tidak ada komentar