GMNI DKI Jakarta Kritik Kenaikan Pertamax, Desak Pemerintah Evaluasi Program Prioritas

JAKARTA | BD – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta mengkritik kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang disebut telah mencapai Rp16.250 per liter. Organisasi mahasiswa tersebut mendesak pemerintah untuk mengevaluasi sejumlah program prioritas nasional agar anggaran negara dapat lebih difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat.

Sekretaris Daerah DPD GMNI DKI Jakarta, Ahmad SM Kaffa, menilai pemerintah perlu menyampaikan informasi secara transparan terkait kebijakan energi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi harga BBM di dalam negeri.

Baca Juga

2 jam  lalu

Agus Hidayat Wakili Indonesia di PBB, Soroti Hak Penyandang Disabilitas Psikososial

11 Nazwa

“Kami meminta pemerintah tidak menyampaikan narasi yang membingungkan publik terkait kebijakan energi. Rakyat berhak memperoleh informasi yang jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kenaikan harga BBM,” ujar aktivis mahasiswa yang akrab disapa Gus Fakhier tersebut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

Menurut GMNI DKI Jakarta, kenaikan harga energi tidak dapat dilepaskan dari situasi geopolitik internasional, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak terhadap pasar energi global. Meski demikian, pemerintah dinilai tetap harus memiliki strategi yang mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.

Selain menyoroti kebijakan energi, DPD GMNI DKI Jakarta juga mengingatkan pemerintah mengenai kondisi fiskal nasional yang dinilai sedang menghadapi tekanan. Atas dasar itu, organisasi tersebut meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah program prioritas yang membutuhkan alokasi anggaran besar.

Baca Juga

3 hari  lalu

SMPN 8 Tangsel Jadi SMP Negeri Terbaik di Tangsel, Lepas 503 Siswa Kelas IX

58 Nazwa

Program yang diminta untuk dievaluasi meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kartu Dahsyat Mengabdi/Membangun Pemuda (KDMP), serta Program 3 Juta Rumah Rakyat.

Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda SE, mengatakan pemerintah perlu menyesuaikan prioritas anggaran dengan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat.

“Di tengah tekanan ekonomi dan meningkatnya biaya hidup masyarakat, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang membutuhkan anggaran besar. Prioritas utama harus diarahkan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” kata Deodatus.

Soroti Dugaan Praktik KKN

Dalam pernyataannya, DPD GMNI DKI Jakarta juga menyoroti masih maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai dapat memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Menurut organisasi tersebut, tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat akan semakin berat apabila tidak diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi publik.

Aksi Demonstrasi DPD GMI DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. (Foto: Ist)

GMNI DKI Jakarta meminta pemerintah dan DPR lebih terbuka dalam mendengarkan berbagai keluhan masyarakat, khususnya terkait kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi.

Ingatkan Amanat Konstitusi

DPD GMNI DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus tetap berorientasi pada kepentingan rakyat dan sejalan dengan amanat konstitusi.

Mereka menilai negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terutama ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya hidup.

“Pemerintah harus fokus pada tugas utamanya, yaitu menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi rakyat serta menjaga kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi yang ada,” ujar Gus Fakhier. (*)