Pemuda Islam Nasional Dorong Penyampaian Aspirasi di Ruang Publik Tetap Damai
Sejumlah perwakilan Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional terlihat berdiskusi dalam rangka menyampaikan sikap kebangsaan terkait berbagai persoalan nasional, termasuk kebebasan menyampaikan aspirasi, penegakan hukum, pemberantasan judi online, hingga penguatan kedaulatan pangan. (Foto: Ist)JAKARTA | BD — Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional mendorong agar penyampaian aspirasi di ruang publik dilakukan secara damai, bertanggung jawab, dan bermartabat. Kebebasan menyampaikan pendapat dinilai sebagai hak konstitusional warga negara yang tetap harus diiringi tanggung jawab menjaga ketertiban dan kondusivitas.
Dorongan tersebut disampaikan Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional dalam pernyataan sikap kebangsaan memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia di Kalibata, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Forum tersebut terdiri atas Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Al-Irsyad, Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Pemuda Hidayatullah, dan Barisan Muda Al-Ittihadiyah.
Dalam pernyataan sikapnya, forum menyoroti sejumlah persoalan kebangsaan, meliputi penegakan hukum, kebebasan menyampaikan aspirasi, pemberantasan judi online, penertiban pinjaman online ilegal, reformasi agraria, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, reformasi pendidikan nasional, hingga penguatan kedaulatan pangan.
Forum menilai kebebasan menyampaikan aspirasi merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang damai dan tidak mengganggu keamanan maupun ketertiban umum.
Masyarakat juga diimbau tetap mengedepankan etika dalam menyampaikan kritik maupun tuntutan, sehingga aspirasi dapat tersampaikan tanpa menimbulkan konflik atau gangguan terhadap kondusivitas di tengah masyarakat.
Selain persoalan kebebasan berpendapat, Forum Organisasi Pemuda Islam Nasional mendesak Pemerintah Pusat dan DPR segera membahas regulasi yang mereka nilai diperlukan untuk melarang penyebarluasan paham LGBTQ.
Forum juga mendorong langkah penegakan hukum terhadap praktik judi online serta penertiban pinjaman online ilegal yang dinilai telah meresahkan masyarakat.
Di sektor agraria, forum mendukung pelaksanaan reformasi agraria yang memberikan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat. Kebijakan tersebut juga diharapkan tetap memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi petani.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, forum mendorong pemerintah menerapkan tata kelola yang transparan, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Pemerintah juga diminta memperkuat reformasi pendidikan nasional serta kedaulatan pangan melalui tata kelola yang bersih dan transparan.
Forum turut berharap berbagai agenda pembangunan dalam Program Asta Cita pemerintah dapat diwujudkan melalui kebijakan dan program yang konkret, berintegritas, bermartabat, serta akuntabel.
Menurut forum, pelaksanaan pembangunan harus memberikan manfaat yang luas dan memastikan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Pernyataan sikap tersebut ditandatangani lima perwakilan organisasi, yakni Habib Fathan Ibrahim selaku Ketua Harian PB Pemuda Muslimin Indonesia, Sami Muhamad selaku Ketua Umum PB Pemuda Al-Irsyad, Ahmad Nawawi selaku Ketua Umum DPP Generasi Muda Mathla’ul Anwar, Haniffudin Chaniago selaku Ketua Umum PP Pemuda Hidayatullah, serta Berry Kurniawan dari DPP Barisan Muda Al-Ittihadiyah. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar