Survei IPO: Menteri Paling Dikenal Belum Tentu Paling Memuaskan Publik
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah (Foto: Ist) JAKARTA | BD – Popularitas seorang menteri tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerjanya. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan adanya perbedaan antara tingkat keterkenalan pejabat di mata publik dan penilaian masyarakat terhadap hasil kerja mereka.
Temuan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam pemaparan survei bertajuk Refleksi dan Evaluasi Publik: Dua Tahun Kabinet Merah Putih. Survei ini memotret persepsi masyarakat terhadap kinerja para menteri, kondisi sejumlah sektor pemerintahan, serta persoalan yang dianggap paling mendesak untuk ditangani pemerintah, Sabtu (24/10).
Survei dilaksanakan pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Bahlil Paling Dikenal, Kepuasan Kinerja 31,1 Persen
Di sektor ekonomi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang paling menonjol. Dalam pengukuran popularitas berdasarkan pengenalan nama, Bahlil memperoleh 77,4 persen.
Namun, ketika responden diminta menilai kepuasan terhadap kinerja menteri di sektor ekonomi, angka kepuasan terhadap Bahlil tercatat 31,1 persen. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperoleh 4,5 persen, sedangkan Widiyanti Putri Wardhana tercatat 2 persen.
Perbedaan angka tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan basis jawaban responden. Dalam penilaian kepuasan terhadap menteri sektor ekonomi, hanya 35,9 persen responden yang memberikan penilaian, sementara 64,1 persen lainnya tidak menjawab atau tidak memberikan penilaian.
Data tersebut memperlihatkan bahwa keterkenalan seorang pejabat tidak otomatis menunjukkan tingkat kepuasan yang sama terhadap kinerjanya. Popularitas mengukur sejauh mana seorang pejabat dikenal, sedangkan kepuasan menggambarkan penilaian responden terhadap kinerjanya.
Amran Sulaiman Unggul dalam Kepuasan Kinerja Sektor Sosial
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mencatat tingkat kepuasan tertinggi di antara menteri pada sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat, yakni 31,3 persen. Berikutnya, Zulkifli Hasan memperoleh 27 persen dan Fadli Zon sebesar 21,5 persen.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa sektor sosial dan kesejahteraan masyarakat menjadi bidang yang paling banyak dikenal publik.
“Bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat adalah bidang yang paling banyak diketahui oleh publik,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, tingkat popularitas juga berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap kinerja menteri. Dalam pemaparannya, ia menyebut hubungan tersebut, “Linear dengan popularitasnya.”
Selain popularitas, Dedi turut menyinggung publikasi dalam pembahasan persepsi masyarakat terhadap Fadli Zon. Hal ini menjadi salah satu konteks untuk memahami bagaimana keterpaparan publik terhadap aktivitas seorang pejabat dapat berkaitan dengan tingkat pengenalan dan penilaian masyarakat terhadapnya.
Meski demikian, hasil survei tersebut memperlihatkan dua hal yang perlu dibedakan: seberapa dikenal seorang menteri oleh masyarakat dan seberapa puas masyarakat terhadap kinerjanya. Keduanya berkaitan, tetapi tidak selalu menunjukkan hasil yang sama.
Tito Karnavian Menonjol di Bidang Politik dan Keamanan
Di sektor politik dan keamanan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memperoleh popularitas 28,5 persen. Ia diikuti Meutya Hafid sebesar 21,4 persen dan Dudung Abdurachman sebesar 16,9 persen.
Sementara itu, dalam penilaian kepuasan kinerja menteri di sektor tersebut, Tito memperoleh 13,5 persen dan Meutya Hafid 4,9 persen. Sanitiar Burhanuddin tercatat memperoleh 3 persen.
Survei juga mengukur penilaian masyarakat terhadap kondisi politik dan keamanan secara umum. Sebanyak 68 persen responden menilai kondisinya baik atau sangat baik, sedangkan sekitar 30 persen menilainya buruk atau sangat buruk. Sebanyak 2 persen tidak memberikan jawaban.
Data tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap kondisi suatu sektor dan penilaian terhadap individu pejabat merupakan dua aspek berbeda. Penilaian positif terhadap kondisi sektor tidak otomatis membuat seluruh pejabat di dalamnya memperoleh tingkat kepuasan yang sama.
Penegakan Hukum Menjadi Catatan Publik
Berbeda dengan penilaian terhadap kondisi politik dan keamanan, persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menunjukkan catatan yang lebih kritis.
Dari hasil survei, 48 persen responden menilai kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi buruk, sedangkan 11 persen menilainya sangat buruk. Dengan demikian, penilaian negatif mencapai 59 persen. Sebanyak 36 persen responden memberikan penilaian baik dan 5 persen tidak menjawab.
Dalam penilaian terhadap kepuasan kinerja pejabat di bidang hukum, Ketua KPK Setia Budiasa memperoleh 5,3 persen, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas 4,9 persen, dan Yusril Ihza Mahendra 4,2 persen.
Temuan tersebut memperlihatkan adanya jarak antara penilaian masyarakat terhadap kondisi penegakan hukum dan tingkat kepuasan terhadap pejabat yang bekerja di bidang tersebut. Angka survei ini menggambarkan persepsi responden pada periode pengumpulan data dan tidak dengan sendirinya menjadi pembuktian atas kinerja atau pelanggaran hukum pejabat tertentu.
Kinerja Presiden dan Program yang Diingat Publik
Survei IPO juga mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 66 persen responden menyatakan puas atau sangat puas, terdiri atas 61 persen yang puas dan 5 persen yang sangat puas.
Sementara itu, 28 persen responden menyatakan tidak puas dan 6 persen sangat tidak puas.
Ketika responden ditanya mengenai faktor yang membentuk penilaian positif terhadap Presiden, jawaban yang muncul antara lain pemberantasan korupsi sebesar 19,6 persen, bantuan sosial 14,5 persen, program yang dianggap sebagai kerja nyata 10,7 persen, kepemimpinan tegas 6,1 persen, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar 6 persen.
Dalam pemaparan Dedi, MBG disebut sebagai salah satu program yang menonjol dalam persepsi publik terhadap pemerintahan. Sementara itu, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) tidak muncul dalam jawaban responden pada pertanyaan mengenai faktor yang memengaruhi penilaian positif terhadap Presiden.
Temuan tersebut menggambarkan faktor yang diingat atau dikaitkan responden dengan penilaian mereka terhadap Presiden. Namun, jawaban itu tidak secara otomatis mengukur dampak objektif setiap program ataupun membuktikan hubungan sebab-akibat.
Harga Kebutuhan Pokok dan Korupsi Menjadi Prioritas
Selain mengukur popularitas dan kepuasan terhadap pejabat, survei IPO mengidentifikasi persoalan yang dianggap paling mendesak untuk ditangani pemerintah.
Pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi prioritas tertinggi dengan 28 persen. Berikutnya adalah pemberantasan korupsi sebesar 19,2 persen, penciptaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 14,7 persen, serta pengentasan kemiskinan sebesar 10 persen.
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masih menjadi perhatian utama masyarakat. Harga pangan, kesempatan kerja, dan pemberantasan korupsi menempati posisi penting dalam daftar persoalan yang diharapkan mendapat perhatian pemerintah.
Secara keseluruhan, hasil survei IPO membedakan empat aspek penting: popularitas pejabat, kepuasan terhadap kinerja, penilaian atas kondisi sektor pemerintahan, dan prioritas persoalan masyarakat. Keempatnya mengukur hal berbeda sehingga tidak dapat dipertukarkan begitu saja.
Bagi pemerintah, hasil survei ini menjadi gambaran mengenai bagaimana masyarakat mengenali pejabat, menilai kinerja pemerintahan, dan menentukan persoalan yang membutuhkan perhatian. Keterkenalan pejabat dan program merupakan salah satu bagian dari persepsi publik, sementara kepuasan dan prioritas masyarakat memberikan gambaran berbeda mengenai harapan mereka terhadap pemerintahan. (*)
Pos terkait
Tidak ada komentar