BMG Peringatkan Potensi Transaksi Politik dalam Wacana Pergantian Wakil Presiden

waktu baca 4 menit
Senin, 16 Nov 2026 11:12 115 Nazwa

JAKARTA | BD — Barisan Motor Gibran (BMG) memperingatkan potensi transaksi politik dalam wacana pergantian Wakil Presiden. Organisasi relawan pendukung Gibran Rakabuming Raka itu mengingatkan agar pengisian jabatan tersebut tidak dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan kekuatan politik menjelang Pemilu 2029.

Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S, menilai dinamika munculnya sejumlah nama yang diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Wakil Presiden perlu dicermati dari perspektif etika politik, demokrasi, dan kepentingan nasional.

Tiga nama dari Partai Gerindra yang disebut dalam dinamika tersebut adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Ketiganya merupakan figur yang memiliki posisi strategis di partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Subkhan menegaskan, BMG tidak mempersoalkan mekanisme konstitusional dalam pengisian jabatan Wakil Presiden. Namun, ia mengingatkan agar proses tersebut tidak terlepas dari pengawasan publik terhadap kemungkinan adanya kepentingan politik tertentu.

“BMG tidak mempersoalkan hak konstitusional Presiden untuk mengusulkan calon Wakil Presiden maupun kewenangan MPR untuk memilihnya. Itu merupakan mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi kepentingan politik yang dapat menyertai proses tersebut,” ujar Subkhan di Jakarta, Senin (16/11).

Menurutnya, pengisian jabatan Wakil Presiden semestinya berorientasi pada kebutuhan kenegaraan dan keberlangsungan pemerintahan, bukan menjadi sarana memperluas dominasi kelompok politik tertentu.

“Jangan sampai kursi Wakil Presiden justru menjadi instrumen konsolidasi kekuatan partai politik untuk mempersiapkan pertarungan Pemilu 2029. Kepentingan bangsa dan rakyat harus tetap menjadi orientasi utama, bukan kepentingan elektoral partai maupun kelompok kekuasaan,” tegasnya.

BMG Ingatkan Bahaya Demokrasi Elitis

Subkhan menjelaskan, demokrasi tidak hanya berkaitan dengan legitimasi konstitusional, tetapi juga harus mencerminkan legitimasi rakyat. Kedua dimensi tersebut, menurutnya, perlu berjalan beriringan dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.

Legitimasi rakyat bersumber dari mandat masyarakat melalui pemilihan umum. Sementara itu, legitimasi konstitusional bertumpu pada kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Ia mengingatkan bahwa keabsahan prosedural tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur dalam menilai sebuah keputusan politik. Aspirasi masyarakat juga harus memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan.

“Persoalan muncul ketika legitimasi konstitusional hanya dipahami sebagai keabsahan prosedural, sementara aspirasi dan kepentingan rakyat justru semakin jauh dari proses pengambilan keputusan. Di sinilah kita harus waspada terhadap munculnya demokrasi elitis,” ungkapnya.

Menurut Subkhan, keputusan politik yang sah secara prosedural tetap harus terbuka terhadap pengawasan publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun politik.

Ia juga mengingatkan agar mekanisme konstitusional tidak berubah menjadi ruang kompromi dan pembagian kepentingan di antara elite politik yang mengesampingkan kepentingan masyarakat luas.

“Demokrasi bukan sekadar bagaimana elite politik mencapai kesepakatan. Demokrasi harus memastikan bahwa kesepakatan politik tersebut tidak mengabaikan kepentingan masyarakat luas. Jangan sampai rakyat hanya menjadi pemilik suara ketika pemilu, tetapi tidak lagi menjadi pusat pertimbangan ketika kekuasaan dibagikan,” katanya.

Jabatan Wapres Harus Mengutamakan Kepentingan Rakyat

BMG berpandangan, siapa pun yang nantinya mengisi jabatan Wakil Presiden harus memiliki integritas, kapasitas, dan akuntabilitas serta mengedepankan transparansi dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Subkhan menekankan bahwa proses pengisian jabatan tersebut tidak boleh berkembang menjadi politik balas jasa, transaksi kepentingan, ataupun konsolidasi kekuasaan untuk menghadapi kontestasi elektoral mendatang.

“Jangan sampai pergantian Wakil Presiden menjadi pintu masuk bagi dominasi satu kelompok politik. Jabatan Wakil Presiden adalah jabatan kenegaraan, bukan hadiah politik, bukan pula alat untuk mengamankan kepentingan elektoral partai tertentu,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kepentingan rakyat tidak boleh dikorbankan. Konstitusi harus menjadi pagar bagi kekuasaan, bukan menjadi pembenaran bagi kepentingan kekuasaan,” katanya.

Subkhan menegaskan, BMG akan terus mendorong kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, supremasi konstitusi, dan etika politik.

Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga harus memastikan bahwa kekuasaan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

“Jangan sampai kita membangun demokrasi yang hanya kuat secara prosedural, tetapi kehilangan substansi kerakyatan. Sebab demokrasi bukan milik elite politik. Demokrasi adalah milik rakyat, dan kekuasaan pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” pungkasnya. (Ril/Red)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA