BMG Sebut Pelemahan Reputasi Jokowi Beririsan dengan Tekanan Politik terhadap Gibran
Sekretaris Jenderal Barisan Motor Gibran (BMG), Subkhan Agung S., menilai pelemahan reputasi Joko Widodo beririsan dengan tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjelang Pilpres 2029. (Foto: Ist) JAKARTA | BD – Barisan Motor Gibran (BMG) menilai pelemahan reputasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memiliki irisan dengan tekanan politik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Organisasi tersebut menduga berbagai kontroversi yang menyeret keduanya berpotensi membentuk opini negatif sekaligus memengaruhi dinamika politik nasional menjelang Pilpres 2029.
Sekretaris Jenderal BMG, Subkhan Agung S., mengatakan sedikitnya ada tiga isu yang menjadi perhatian publik, yakni polemik ijazah Jokowi, putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Gibran, serta dugaan praktik penyadapan yang menyeret nama Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya.
Menurut Subkhan, ketiga persoalan tersebut memiliki konteks hukum yang berbeda. Namun, dalam perspektif BMG, perkembangan isu-isu itu memiliki irisan kepentingan dalam pertarungan opini, legitimasi, dan kekuasaan.
“Jangan naif membaca situasi politik hari ini. Berbagai isu yang berbeda terus berkembang dalam satu pusaran kontroversi yang menyeret Jokowi dan Gibran. Dampaknya jelas, reputasi Jokowi dihantam, legitimasi politik Gibran dipersoalkan, dan wacana pemakzulan terus mendapatkan ruang dalam percakapan publik. BMG melihat ini sebagai tsunami politik yang tidak boleh dianggap sebagai dinamika biasa,” kata Subkhan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dugaan Strategi Delegitimasi Politik
Subkhan menilai polemik ijazah Jokowi, perdebatan mengenai putusan MA terkait Gibran, dan dugaan penyadapan telah menambah kompleksitas dinamika politik nasional.
Ia menduga rangkaian kontroversi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membangun persepsi negatif terhadap Jokowi dan Gibran.
“Jangan tutupi syahwat politik dengan kemasan moral dan hukum. Dalam pertarungan kekuasaan, ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu hukum, memainkan sentimen moral, dan menggiring opini publik untuk menghancurkan reputasi Jokowi dan Gibran. Jangan sampai hukum hanya dijadikan panggung, sementara ambisi merebut kekuasaan menjadi agenda sesungguhnya,” tegasnya.
Menurut Subkhan, hubungan politik Jokowi dan Gibran dalam perjalanan Pilpres 2024 menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam membaca dinamika tersebut.
Jokowi merupakan figur yang memiliki peran dalam perjalanan politik pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Sementara itu, Gibran sebagai Wakil Presiden memiliki posisi tersendiri dalam konfigurasi kepemimpinan nasional.
Dalam pandangan BMG, pelemahan reputasi Jokowi berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap Gibran. Sebaliknya, tekanan politik terhadap Gibran juga berpotensi menyeret Jokowi kembali ke dalam pusaran kontroversi.
“Serangan terhadap Jokowi dan Gibran tidak bisa hanya dibaca sebagai persoalan personal. Ada dimensi kepentingan politik yang lebih besar. Pelemahan reputasi Jokowi dan pembentukan persepsi negatif terhadap Gibran berpotensi menjadi bagian dari pertarungan jangka panjang menuju 2029,” ujarnya.
Soroti Wacana Pemakzulan Gibran
BMG juga menyoroti berkembangnya wacana pemakzulan Gibran di tengah berbagai kontroversi tersebut.
Subkhan mengingatkan bahwa pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang memiliki persyaratan dan prosedur tersendiri. Karena itu, menurutnya, mekanisme tersebut tidak seharusnya digunakan sebagai instrumen untuk melampiaskan kepentingan politik.
“Kalau memang ada pihak yang ingin bertarung memperebutkan kekuasaan, bertarunglah secara terbuka. Jangan menggunakan isu hukum sebagai kendaraan politik, membangun kegaduhan, menghancurkan reputasi seseorang, lalu menjadikan pemakzulan sebagai jalan untuk menggeser kekuasaan. Demokrasi bukan alat untuk melampiaskan syahwat politik,” kata Subkhan.
Ia menambahkan, pembentukan opini negatif dapat menjadi bagian dari pertarungan politik jangka panjang. Dampaknya bahkan bisa dirasakan ketika kontestasi elektoral berlangsung.
Menurutnya, sekalipun wacana pemakzulan tidak berhasil, persepsi negatif yang berkembang di ruang publik berpotensi menjadi beban politik bagi Gibran pada masa mendatang.
“Jangan berpikir bahwa ketika Gibran tidak berhasil dilengserkan, pertarungan politik selesai. Persepsi buruk yang ditanam hari ini bisa menjadi tabungan politik untuk menyerang Gibran pada 2029. Menghancurkan kepercayaan publik hari ini dapat menjadi cara untuk mempersempit ruang politik seseorang pada masa depan,” cetusnya.
Subkhan menilai kompetisi politik semestinya berlangsung melalui adu gagasan, prestasi, dan rekam jejak, bukan dengan membangun persepsi negatif untuk melemahkan pihak lain.
“Ini yang kami kritik. Jangan sampai rakyat dijadikan objek permainan kepentingan elite yang ingin berkuasa dengan menghantam reputasi Jokowi dan Gibran,” tegasnya.
Minta Proses Hukum Dihormati
Lebih lanjut, BMG menolak manipulasi informasi, pembentukan opini yang menyesatkan, serta penggunaan isu hukum untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
Subkhan meminta seluruh pihak menghormati proses hukum dan menjaga agar institusi negara tidak dijadikan alat kepentingan kelompok.
“Kalau punya ambisi politik, jangan pengecut. Jangan bersembunyi di balik kemasan moral dan hukum. Jangan berpura-pura menjadi penjaga demokrasi kalau yang sedang dimainkan justru manuver untuk menjatuhkan Jokowi dan Gibran. Politik harus dijalankan secara terbuka, bukan dengan mempermainkan persepsi rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa BMG tidak menolak kritik maupun proses hukum terhadap pejabat publik. Namun, keduanya harus dijalankan berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak alergi terhadap kritik. Kami tidak pernah meminta siapa pun kebal hukum. Tetapi jangan jadikan hukum sebagai senjata untuk membunuh karakter, jangan jadikan demokrasi sebagai kedok untuk merebut kekuasaan, dan jangan jadikan rakyat sebagai korban permainan politik para elite,” pungkas Subkhan. (Ril/Red)
Pos terkait
Tidak ada komentar