Ketua Umum MUI KH Muhammad Anwar Iskandar (Foto: Dok. pribadi) JAKARTA | BD — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri. MUI meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk pihak yang memerintahkan penyadapan apabila terbukti, diungkap secara transparan dan tanpa tebang pilih.
Desakan tersebut tertuang dalam Pandangan Keagamaan MUI Bersama Pimpinan Ormas Islam Nomor Kep-126/DP-MUI/XI/2026 tertanggal 12 November 2026 yang dirilis pada Selasa (17/11).
Dalam pandangan keagamaan tersebut, MUI menegaskan bahwa pengusutan kasus penyadapan harus dilakukan secara objektif, independen, dan transparan. Penegakan hukum tidak boleh membedakan pihak yang diperiksa berdasarkan jabatan, kekuasaan, maupun kedudukan politik.
MUI juga menegaskan dukungannya terhadap aparat penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, serta lembaga berwenang lainnya untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum.
Menurut MUI, penegakan hukum harus berlandaskan etika dan moral sebagai perwujudan supremasi hukum serta kedaulatan negara hukum.
Selain menyoroti kasus penyadapan, MUI mengingatkan penyelenggara negara, pimpinan lembaga negara, dan pimpinan partai politik agar menjadikan adab, etika, moral, integritas, serta keteladanan sebagai landasan utama dalam menjalankan amanah kekuasaan.
Prinsip tersebut dinilai penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.
MUI juga mendorong transformasi nasional melalui pembenahan sistem dan tata kelola di bidang ekonomi, politik, dan hukum. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan penyelenggaraan negara berorientasi pada keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi yang bermartabat, serta tegaknya supremasi hukum.
Dalam pandangan keagamaan tersebut, MUI mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan serta menjaga keharmonisan kehidupan berbangsa dan bernegara.
MUI mendorong penyelesaian berbagai persoalan kebangsaan melalui musyawarah mufakat, kebijaksanaan, dan semangat kebersamaan.
Pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam, ulama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, pondok pesantren, mahasiswa, serta seluruh komponen masyarakat juga diminta mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah sebagai fondasi persatuan nasional.
Seruan tersebut disampaikan di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global yang menuntut penguatan solidaritas serta kerja sama antarelemen masyarakat.
MUI turut menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk dominasi oligarki yang dinilai mencederai demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Menurut MUI, negara harus mandiri dalam menentukan kebijakan politik dan ekonomi serta memastikan seluruh kekayaan bangsa dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok elite atau pemodal.
Pandangan keagamaan tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH M. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Dalam dokumen yang sama, MUI kembali menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam Indonesia harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
MUI juga mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia dalam pemberantasan korupsi secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. MUI menolak penguasaan sumber daya ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir kelompok dan mengabaikan keadilan sosial.
Selain itu, MUI mendesak pencegahan berbagai praktik penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan dan aset negara, termasuk underpricing atau penetapan nilai di bawah harga yang semestinya.
Praktik tersebut dinilai berpotensi mengakibatkan kerugian negara sekaligus menghilangkan hak rakyat atas kekayaan nasional. (Rls/Aat SS)
Tidak ada komentar